TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Forum Marikultur Nasional, Muhibbuddin Koto alias Budhy Fantigo mengatakan, industri perikanan saat ini tengah mengalami masa-masa sulit.

Dia mengatakan, volume ekspor perikanan dalam lima tahun ini menurun.Tahun 2014 pencapaian masih sekitar 1,2 juta ton ikan. Sejak 2015 sampai dengan saat ini menjadi di bawah 1 juta ton.

Muhibuddin menyatakan, utilisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) saat rata rata di bawah 40%, dari sebelumnya di atas 50 persen, termasuk produksi pakan ikan nasional juga turun, dibawah 70% dari kapsitas, sebelumnya mendekati 90 persen.

Menurutnya, jumlah unit kapal tangkap yang beroperasi juga jauh menurun. Budidaya kerapu, kepiting sudah lenyap di era Susi.

"Bisa dilihat di Muara Baru sebagai pelabuhan perikanan terbesar, berapa banyak kapal yang parkir dan UPI di Muara Baru juga banyak yang tutup, Harga ikan terutama ikan tangkapan semuanya naik (harga). Ini indikator memang supply yang turun,” kata dia.

Tren penurunan ini menurutnya dipicu oleh masih maraknya pencurian ikan.

Baca: Meliuk Menembus Desa, Membelah Perbukitan Bali, Bersama Si Seksi Honda ADV150

"Pencurian ikan oleh asing sudah berkurang tapi sampai sekarang tetap ada. Namun, kinerja nelayan, pembudidaya dan industri semuanya anjlok, bahkan banyak yang sudah tutup usaha,” tandasnya.

Dia menyebutkan, stok ikan saat ini ini memang cukup tinggi mencapai 12,54 juta ton karena metode penghitungannya diperbaiki, sampling lebih banyak dan item pengamatan lebih banyak.

“Sebenarnya dari dulu stock ikan sudah tinggi juga, para ahli berestimasi antara 6,5 – 16 juta ton. Namun untuk menghindari over fishing maka ditetapkan hanya 6,5 saja,” kata dia.

Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja mengatakan ada ribuan UMKM bidang perikanan yang kini sekarat. “Menteri Susi lupa kali ya ada ribuan UMKM perikanan yang bangkrut dan semuanya usaha yang legal. Tidak terlibat dalam kegiatan illegal, apalagi ilegal fishing,” ujarnya.

Dia menyebutkan, budidaya ikan kerapu menjadi lesu karena terbitnya Permen KP no 32/2016.

Dia mengatakan, usaha budi daya aneka jenis ikan, seperti ikan nila di Danau Toba, yang dikorbankan untuk tutup usahanya, padahal sumber pencemaran berasal dari industri pariwisata, hotel, restaurant dan lain-lain. Pengumpul benih lobster, bangkrut dan jatuh miskin akibat Permen KP no 56/2016.

Wajan menyoroti nelayan dengan kapal-kapal di atas 5 GT bantuan KKP ya g menghabiskan triliunan APBN yang menurutnya kini mangkrak.

“Semua ini ditutupi dengan propaganda penenggelaman kapal. Orang awam non-perikanan tidak paham, bahwa kota-kota seperti Bitung, Tual, Sorong dan lain-lain pusat industri pengolahan perikanan sekarang menjadi kota mati. Tadinya kota-kota pusat industri perikanan tersebut adalah wilayah pengekspor produk-produk perikanan Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri pada acara Seminar Nasional Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi di The Habibie Center, di Hotel Le Meridian, Jakarta, Selasa (6/8/2019) menyatakan, kini banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.

“Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga,” kata Rokhmin.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti merespon melalui akun twitter pribadinya, dengan mengatakan bahwa yang bangkrut dan hancur memang ada, tapi industri pencurian ikan yang memang sengaja ia bangkrutkan.

“Yang Bangkrut dan Hancur adalah Industri Pencurian Ikan.. Industri Pencurian Ikan memang saya bangkrutkan. Masa ada industri pencurian ikan kok dibiarkan!!!!!BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001,” tulis Susi di akun twitter pribadinya @susipudjiastuti Rabu (6/8/2019).