TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belanja negara senilai Rp 2.528,8 triliun, salah satunya akan diprioritaskan untuk perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Untuk itu, dia menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.

Angka itu meningkat 29,6 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di 2015 sebesar Rp 390,3 triliun.

"Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar," kata Jokowi di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga
menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi," lanjutnya.

Dia melanjutkan, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah juga berupaya mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Sementara pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020.

Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.

Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

"Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyinggung bahwa hasil alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN tidak memuaskan.

"Sekarang hampir 10 tahun mengadopsi 20 persen anggaran pendidikan di APBN. Namun hasilnya tidak sebesar seperti di Vietnam. Dari tes-tes yang kami dapatkan, jelas hasilnya tidak memuaskan seperti yang diharapkan," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, perlu adanya perbaikan dalam penggunaan alokasi dana pendidikan. Hal ini penting agar hasil yang muncul lebih baik.