TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) siap mengembangkan KPR berbasis komunitas di 15 daerah kabupaten/kota.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian program sejuta rumah.

Direktur BTN R Mahelan Prabantarikso mengatakan, secara nasional untuk mengembangkan KPR berbasis komunitas perseroan memiliki program di 15 kabupaten antara lain Kendal, Kudus, Cilacap, Gorontalo dan daerah lainnya.

Baca: Manfaatkan Potensi Industri Gim di Indonesia, Telkom Merilis Program Indigo Game Startup Incubation

"Mayoritas masih di Pulau Jawa. Faktanya lahan masih tersedia, nah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dimana akan dilakukan secara bertahap," ujar Mahelan usai mendampingi Dirjen Penyediaan perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas sebagai rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (24/8/2019).

Menurut Mahelan, kebutuhan rumah saat ini masih sangat besar, banyak komunitas yang tidak bankable namun feasible minta bantuan untuk dibiayai pembangunan rumahnya.

Untuk itu, perseroan bersama Kementerian PUPR bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahannya.

Baca: Catat, Ini 7 Usaha yang Cocok saat Masa Pensiun tiba, dari Bisnis Online hingga Kos-kosan

Untuk mempercepat pencapaian target program sejuta rumah, lanjut dia, BTN tidak hanya mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi juga program lain, di antaranya BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.

Program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema Akademisi- Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun skema yang tidak melibatkan akademisi.

Skema ABCG memfokuskan pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung oleh Pemerintah Daerah setempat dan Instansi Pendidikan serta dibantu proses pembiayaan oleh Bank dalam hal ini Bank BTN.

“Kami melibatkan banyak pihak untuk dapat memberikan pelayanan KPR terbaik bagi masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam Program sejuta rumah,” tambah Mahelan.

Lebih lanjut Mahelan mengungkapkan dalam proyek perumahan di Palembang, BTN akan memberikan KPR bagi para Aparatur Sipil Negara atau ASN dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal.

Adapun pembangunan perumahan itu dilakukan oleh pengembang Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land).

“Mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang Pemerintah dan mendukung amanat presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka,” jelas Mahelan.