KEIN dan Akademisi Ajukan 5 Rekomendasi Ekonomi untuk Pemerintahan Baru
Prinsip-prinsip dalam rekomendasi yang diajukan ke Pemerintah ini bersifat mengikat dan juga diharapkan menjadi prioritas nasional.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bersama sejumlah akademisi dari sejumlah perguruan tinggi menyusun rekomendasi tentang upaya mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan makmur untuk pemerintahan periode 2019-2024.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menjelaskan kata kunci menjadikan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pancasila berkeadilan dibutuhkan equity for growth agar memberikan hasil maksimal dalam jangka panjang.
"Tujuan akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal itu, kami merekomendasikan beberapa prinsip," ujar Arif di sebuah acara focus group discussion di Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Rekomendasi tersebut adalah, pertama, mempersempit ketimpangan dalam kepemilikan aset.
Baca: Mengecewakan! ICW: Pemilihan Calon Pimpinan KPK Berakhir Antiklimaks
Kedua, mendorong wawasan pembangunan yang memprioritaskan penguatan domestik. Ketiga, mendukung penguatan koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca: Anies Baswedan: Belajar yang Rajin, Biar Kalau Besar Kamu Pintar Seperti Pak Habibie. . .
Keempat, mendorong wawasan kebangsaan bagi penyelenggara usaha negara, dan kelima penguatan keadilan serta ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas/berkelanjutan.
Baca: Uang Nasabah Rp 14 Juta Hilang, BRI Janji Investigasi
"Kita harapkan UMKM dapat menguasai pasar domestik sebagai motor penggerak ekonomi. Kita juga ingin BUMN berkompetisi di tingkat regional dan global agar menghasilkan devisa bagi negara," ujarnya.
Guru Besar Ekonomi Universitas Trisakti Prof Tulus Tambunan menambahkan pemerintah harus memasukkan rekomendasi menjadi bagian integral dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dengan begitu, prinsip-prinsip dalam rekomendasi yang diajukan ke Pemerintah ini bersifat mengikat dan juga diharapkan menjadi prioritas nasional.
"Persoalan yang masih menjadi ganjalan kinerja perekonomian saat ini yaitu neraca pembayaran yang masih defisit, sangat mungkn membaik seiring dengan pergerakan positif kinerja neraca perdanganan akibat pelaksanaan rekomendasi," ujar Tulus.
