TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) John Wempi Wetipo mengharapkan dukungan maksimal dari birokrasi di kementerian itu dalam melaksanakan tugasnya.

Menuntaskan perintah khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Ketu MPR Ingatkan Kapolri: Pengamanan Pilkada Serentak Tahun Depan Salah Satu Tugas Utama

Johh Wempi mengaku dirinya mendapatkan pesan khusus dari Presiden Jokowi ketika hendak ditugaskan sebagai wakil menterinya Basuki Hadimuljono. Ada dua pesan dari Jokowi.

Pertama, sebagai orang Papua, Wempi diminta presiden memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

Khususnya supaya bisa melakukan akselerasi. Pesan kedua, Presiden Jokowi juga meminta dirinya untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang ada di sana.

"Bagi saya, penugasan dari Presiden Jokowi menjadi sebuah mandat yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya," kata John Wempi Wetipo dalam keterangannya yang diterima tribunnews.com, Sabtu (2/11/2019).

Dirinya, Wempi memastikan bukanlah 'boneka' yang cuma ditunjuk dan didudukkan oleh presiden sebagai Wamen PU.

Wempi menyadari sejak awal pengetahuannya tentang wilayah timur Indonesia. Apalagi dirinya berasal dari Papua. 

"Berdasarkan aturan, menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur yang memimpin kementerian," kata dia.

"Dan saya bisa serta sangat siap memberikan berbagai pertimbangan, saran, dan masukan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, khususnya di wilayah timur Indonesia," ujarnya.

Wempi kemudian meminta dukungan sepenuhnya dari aparat dan birokrasi di kementerian itu.

Sehingga cita-cita Presiden Jokowi yang ingin melakukan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia, katanya lagi bisa terlaksana.

Baca: Jokowi Bawa Topik Infrastruktur Indo-Pasifik di KTT ASEAN Ke-35 Bangkok

Wempi menyatakan dirinya butuh memperkuat jajaran staf yang membantu dirinya dalam menyiapkan berbagai masukan hingga pengawasan di lapangan.

Wempi mencontohkan kasus penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan dua jembatan di Kabupaten Nduga, Propinsi Papua, tahun lalu.

Oleh pihak Kementerian PUPR sendiri diakui bahwa salah satu alasan penyerangan adalah tak adanya pelibatan warga lokal.

Menurutnya, penguatan di jajaran stafnya akan menghindarkan munculnya kejadian sejenis.

Baca: Lawatan Pertama ke Luar Negeri, Jokowi Hadiri KTT ASEAN Ke-35 di Bangkok

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 68/2019 yang baru dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kata Wempi, hal itu dibolehkan.

Semisal, di pasal 68 Perpres itu, disebutkan bahwa 'dapat diangkat lima orang staf khusus kementerian'. Dan  merekalah yang nantinya bertugas membantu hingga memberikan saran serta pertimbangan.

"Wajar bila presiden memberi tugas agar saya melakukan pengawasan dengan baik. Sebab anggaran di Kementerian PUPR memang sangat besar. Staf mumpuni dibutuhkan untuk melaksanakan perintah Pak Jokowi itu," katanya.

Karena itulah dia mengingatkan agar birokrasi kementerian memberikan dukungan penuh kepada dirinya dalam melaksanakan perintah Presiden Jokowi dimaksud. 

"Mari kita bekerja bersama-sama dalam melaksanakan visi pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi," ujarnya.