Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan hingga pertengahan November 2019, penyerapan anggaran lembaga tersebut baru mencapai 69 persen atau Rp 30,7 triliun.

Sementara total pagu anggaran untuk kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi itu mencapai Rp44,3 triliun di 2019.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan alokasi anggaran Kemenhub pada 2019 mencapai Rp44,3 triliun, terdiri dari rupiah murni sebesar Rp26,7 triliun, SBSN sebanyak Rp9,6 triliun, PHLN sebanyak Rp4,2 triliun, dan PNBP serta BLU sebanyak Rp3,6 triliun.

"Dari total pagu itu, realisasi saat ini mencapai 69 persen yaitu Rp30,7 triliun," kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Bila dirinckan, anggaran yang tersebar pada masing-masing unit kerja Eselon-I yaitu Sekretariat Jenderal sebesar Rp 701,23 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp.107,67 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,01 triliun, dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 10,31 triliun.

Kemudian, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 7,19 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp15,17 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 138,25 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp 3,76 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 162,69 miliar.

Sementara itu, serapan anggaran Kemenhub per sub sektornya, yaitu Sekertaris Jenderal 70 persen, Inspektorat Jenderal 83 persen, Dirjen Perhubungan Darat 71 persen, Dirjen Perhubungan Laut 67 persen, Dirjen Perhubungan Udara 70 persen, Dirjen Perkeretaapian 67 persen, Balitbang 80 persen, BPSDM 74 persen, dan BPTJ 87 persen.

Baca: Menhub Janji Tambahkan 2 Kapal dan Perbaiki Program Tol Laut di Maluku

Budi Karya optimis hingga akhir tahun masih bisa mencapai target serapan 90,3 persen atau sebesar Rp40 triliun. 

"Karena masih terdapat outstanding contract yang akan terbayar sebanyak Rp 6,4 triliun dan juga dalam dua bulan ini terdapat belanja operasional sebanyak Rp 2,8 triliun," ujarnya.

Budi mengaku pihaknua perlu kerja keras demi merealisasikan target tersebut dengan beberapa strategi yang telah disiapkan.

"Kami akan memonitor, memastikan data-data tersebut pada proses pekerjaan, proses pencairan juga kami lakukan pengamatan, dan selanjutnya membuat rencana kegiatan, rencana penarikan dana secara intensif,” papar mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu.