Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - Rokok elektrik atau Vaporizer diwacanakan akan dilarang peredarannya di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM juga berharap adanya payung hukum yang menekankan pelarangan vape.

“Pelarangan bukanlah sebuah solusi yang tepat. Apalagi jika hanya didasarkan kepada ketakutan-ketakutan terhadap ancaman yang solusinya bisa dihadapi bersama,” kata Aryo Andrianto, Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Sabtu (16/11/2019).

Aryo mengatakan sangat memaklumi ketakutan pemerintah berdasarkan berita-berita yang terjadi di Amerika belakangan ini.

Sebut saja pemuda asal Michigan AS menjadi penerima transplantasi paru-paru ganda setelah paru-parunya rusak parah akibat mengisap vaping.

Klaim tim dokter di RS Henry Ford di Detroit bahwa tranplantasi paru-paru ganda ini kali pertama dilakukan imbas vaping.

Baca: APVI Dorong Kemenkes Lakukan Kajian Ilmiah Rokok Elektrik

“Harus disorot tegas juga mengenai pemberitaan di luar sana tersebut, sudah terjadi banyak klarifikasi mengenai produk illegal yang digunakan oleh para korban,” terang Aryo.

Produk illegal tersebut yang secara halus masuk ke dalam konsumsi masyarakat Amerika disebabkan juga karena legalnya THC dan CBD di sana.

Sejak masuknya produk Vaporizer ke Indonesia,lewat aturan fiskal dalam hal ini dikenakan tariff cukai sebesar 57 persen, Vape bertujuan menjadi alfernatid dari pengganti rokok tembakau untuk usia 18 tahun ke atas.

Itu artinya industri vape memiliki potensi pertumbuhan yang besar, bahkan dalam laporan Bea dan Cukai telah menyumbangkan sebesar Rp 700 Miliar sejak awal cukai berlaku.

Ketua Penasihat Asosiasi Vapers Indonesia (AVI), Dimasz Jeremia menjelaskan efek dari cukai sebenarnya telah banyak membawa dampak positif di mana memudahkan pemerintah untuk mengadakan pengawasan, monitoring dan mengonrol peredaran vaping di Indonesia.

“Produsen dan importing secara sukarela telah mendaftarkan diri dan telah menghasilkan hasil pungutan cukai tidak kurang dari Rp 500 milyar di tahun 2019,” kata Dimasz.