Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - CEO Bukalapak Achmad Zaky mengaku siap menjadi mitra pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Keberanian Bukalapak untuk menjalin sinergitas menyusul sukses kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam menyalurkan kredit Ultra Mikro (UMi).

"Saya pikir, kita selaras dengan Kemenkop dalam hal pemberdayaan UMKM. Salah satu masukan kami adalah menyangkut pendanaan bagi UMKM. Secara sistem, kita siap turut menyalurkan KUR, karena sebelumnya kami sudah menyalurkan UMi bagi usaha mikro", ucap Zaky usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Zaky menyebutkan siap mendukung seluruh program Kemenkop dalam pemberdayaan dan meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia.

Dengan plafon KUR sebesar ratusan triliun rupiah, Zaky berharap Bukalapak bisa dilibatkan dalam penyaluran KUR.

Baca: Bos Bukalapak Temui Menkominfo Bahas Lanskap Startup di Indonesia

"Kita berharap bisa membantu pemerintah menyalurkan KUR ke sektor riil dan ke sektor atau UKM yang tepat. Pak Teten memberikan respon positif atas masukan kami tersebut", tandas Zaky.

Bagi Zaky, sebagai platform, Bukalapak mengetahui bisnis mana yang prospektif dan UKM mana yang bagus sehingga penyaluran KUR bisa tepat sasaran.

"Mudah-mudahan, tahun depan Bukalapak sudah bisa menyalurkan KUR", tegas Zaky.

Selain pendanaan, lanjut Zaky, Bukalapak juga siap bermitra dengan Kemenkop dan UKM dalam hal pendidikan bagi usaha kecil.

"Kami memiliki kekuatan membangun komunitas bisnis. Kita akan turun ke lapangan bersama Kemenkop untuk mengedukasi usaha kecil agar bisa menelurkan kesuksesan bagi yang lainnya", ucap Zaky lagi.

Selain itu, Bukalapak juga berharap dilibatkan dari awal pembahasan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Bantuan masukan dan saran agar kedua UU tersebut dapat tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi semua orang.

“Salah satu masukan kami adalah agar supaya Omnibus Law tersebut bisa banyak menderegulasi aturan-aturan yang membebani UMKM untuk naik kelas. Sekaligus menciptakan suatu rezim regulasi baru yang semula berbasis pendaftaran dan izin, menjadi berbasiskan insentif", papar Zaky.