Teten Masduki: Trading House Hingga Daya Saing Produksi Agar UMKM Bergairah
Teten melihat permasalahan tersebut mencakup pasar, pembiayaan, sumber daya manusia dan pengembangan usaha, hingga inovasi.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan ada beragam masalah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga kurang bergairah untuk masuk dalam value chain internasional.
Teten melihat permasalahan tersebut mencakup pasar, pembiayaan, sumber daya manusia dan pengembangan usaha, hingga inovasi.
Sebagai jawaban permasalahan tersebut dan untuk membuat UMKM semakin bergairah, Teten menyebut ada dua stimulus yang bisa dilakukan.
"Pertama bagaimana market-nya diperbesar. Di banyak negara, untuk mendorong ekspor produk UMKM itu perlu ada semacam trading house," ujar Teten, dalam wawancara khusus dengan Tribunnews.com, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jl H R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).
Baca: Teten Bantu Jokowi Tekan Impor Lewat UMKM
Baca: Teten Gandeng LKPP dan BUMN Pasok Produk UMKM
Baca: Bukalapak Klaim Siap Salurkan Kredit ke Pengusaha Kecil dan Menengah
Menurutnya, trading house tersebut menjadi semacam komersial intermediari yang menjembatani UMKM dengan pasar global.
"Kalau UKM (berjalan) sendiri-sendiri kan marketing-nya sulit dan mahal. Tidak mungkin. Atau bikin model-model kemitraan antara UMKM dengan usaha besar yang punya jaringan dengan ekspor. Nah ini kan perlu disiapkan lah," kata dia.
Mantan kepala staf kepresidenan tersebut menyebut stimulus kedua adalah melihat bagaimana daya saing produksi. Ia mengatakan produk UMKM harus memiliki daya saing sehingga memerlukan peningkatan kualitas di produksinya.
"Permesinan-permesinan di UMKM itu nggak boleh kalah modern dengan usaha besar. Nah itu ada skema-skemanya lah menurut saya," imbuhnya.
Di sisi lain, ia menegaskan pembiayaan tidak menjadi masalah. Pasalnya pemerintah terus menerus menaikkan pagu anggaran untuk subsidi bunga lewat kredit usaha rakyat (KUR).
"Hari ini sudah Rp190 triliun, naik sekitar 36 persen dari tahun lalu kalau nggak salah. Dengan pagu anggaran yang paling rendah tanpa kolateral itu sudah dari Rp25 juta naik Rp50 juta. Nanti ada KUR khusus juga menyesuaikan dengan sektornya, komoditinya, itu saya kira bukan hanya soal pembiayaan untuk modal kerja tapi juga untuk investasi," kata Teten.
Selain itu, pihaknya menyebut memiliki lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) di beberapa kementerian hingga general agreement agar kementerian berkonsolidasi dengan pihaknya.
"Kami juga sedang mempersiapkan Renstra (rencana strategi), pemberdayaan UMKM. Renstra ini lah nanti yang akan menjadi guidance pengembangan untuk pengembangan UMKM," pungkasnya.