Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Silmy Karim mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Silmy mengaku dipanggil Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin untuk membahas restrukturisai utang, bisnis hingga restrukturisasi regulasi untuk menyehatkan kembali Krakatau Steel.

"Krakatau Steel itu menjadi salah satu prioritas pak Menteri (BUMN Erick Thohir), sehingga di sini kita setiap minggu bahkan lebih dari sekali melakukan review, follow up atas progres-progres dalam rangka proses penyehatan Krakatau Steel," kata Silmy.

"Ini ditangani secara intensif dengan harapan dalam 100 hari Pak Erick bergabung di Kementerian BUMN ini banyak progres yang bisa dilakukan untuk penyehatan Krakatau Steel. Progresnya luar biasa apa yang sudah dilakukan Pak Erick dan Wamen BUMN sehingga mempercepat proses penyehatan di Krakatau Steel," tambahnya.

Baca: Krakatau Steel Benarkan Salah Satu Pegawainya Ditangkap Densus 88

Silmy melanjutkan, pertemuan itu membahas mengenai restrukturisasi utang bekerja sama dengan empat bank. Kemudian membahas industri baja nasional, termasuk mengenai kebijakan untuk mengurangi impor.

"Membahas regulasi yang dibutuhkan untuk industri baja nasional dalam rangka subsitusi impor. Kita tahu bahwa baja merupakan salah satu penekan neraca perdagangan Indonesia nomor 3 dengan importasi sebesar sekitar USD 6 miliar," jelas Silmy.

"Nah ini kan tidak baik buat perekonomian nasional, sehingga tadi kita mendiskusikan apa-apa yang ada pada yang bisa diperbaiki, kita usulkan untuk menjadi suatu regulasi yang fair untuk semua pihak," imbuhnya.

Selain itu, mereka membahas soal rencana kunjungan presiden Joko Widodo ke Korea Selatan terkait rencana peningkatan kerja sama investasi.

"Kita tahu pak Presiden akan ke Korea di sini juga terkait kerja sama Posco ke depan akan akan seperti apa. Misalnya dalam hal mewujudkan kluster 10 juta ton di Cilegon kurang lebih di 2023-2025 itu kapasitasnya segitu," ujarnya.