TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan alasan Erick Thohir tak menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut Arya, Erick Thohir lebih menginginkan posisi direktur utama pada perusahaan minyak pelat merah itu diisi oleh orang yang lebih paham di dunia minyak dan gas.

“Karena kita butuh juga yang direksi dan Dirutnya sudah paham dengan bisnisnya (Pertamina),” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Arya menambahkan, Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai integritas yang tinggi dalam melakukan pengawasan.

“(Pertamina) ini harus kencang, jadi butuh pengawasan, kemampuan Pak Ahok,” kata Arya.

Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan proses pemilihan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).

Menurutnya, sebelum ditetapkan menjadi komisaris utama Pertamina, nama Ahok diproses oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggota beberapa menteri terkait.

"Prosesnya panjang, kami lihat berbagai faktor dan kenapa diputuskan Pak Ahok? Karena memang kami menyadari bahwa persoalan bangsa ini, salah satunya defisit transaksi transaksi berjalan," tutur Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca: Ambil SK Jadi Komut Pertamina, Ahok Datangi Kantor Erick Thohir

Oleh sebab itu, kata Pramono, TPA berkenyakinan Ahok mampu membenahi persoalan internal Pertamina serta menekan impor minyak dan gas (migas), yang selama ini dikerap dilakukan oleh Pertamina maupun PLN.

"Jadi penugasan pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu, jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan impor minyak," paparnya.

"Padahal kami sudah punya substitusinya, di antaranta adalah minyak kepala sawit, baik itu B20, B30, dan akan dikembangkan menjadi B50," sambung Pramono. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama (Komut) Pertamina menuai pro kontra di publik.

Misalnya, peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman berpendapat, Ahok yang merupakan seorang eksekutor lebih cocok menjadi direktur utama.

Sementara tugas komisaris bukan di operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja. Meski demikian, Ferdy menyebut bahwa nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.