TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten, Safran Edy Harianto, mengatakan penambahan kuota subsidi FLPP tersebut harus diapresiasi walau tak memuaskan.

Menurut perhitungan, tambahan FLPP itu mampu membiayai KPR subsidi antara 15 ribu hingga 20 ribu unit rumah.

Safran menjelaskan, Apersi Banten sendiri hanya mendapat jatah 1200 unit rumah, padahal kebutuhannya cukup besar, yakni mencapai 2500 unit.

Baca: Harga Naik Rp 10 Juta, Permintaan Rumah Subsidi Tetap Naik

Baca: Grup Ciputra Segera Pasarkan 1.000 Unit Rumah Bersubsidi dengan Skema FLPP di Maja

"Kondisi ini mau tak mau harus kita terima, karena jumlah kuotanya dibagi-bagi di setiap daerah dan asosiasi perumahan lainnya," ujar Safran di sela rapat kerja daerah (Rakerda) di Hotel Atria, Serpong, Rabu (4/12/2019).

Terkait pengalihan kuota melalui skema pembiayaan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan sebagai solusi habisnya kuota FLPP, Safran melanjutkan, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) itu waktunya terbatas. Sebelum akhir November lalu bantuan itu sudah distop.

Menurut Safran, kondisi itu membuat anggota Apersi Banten bertanya-tanya ihwal nasib bisnisnya untuk mebangun rumah subsidi.

"Rumah sudah dibangun, prasarananya juga sudah, bahkan sudah Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit, tapi tak bisa melakukan akad kredit," kata Safran.

Untuk itu, Apersi Banten melalui Rakerda 2019 berharap Pemerintah lebih memberi perhatian kepada pengembang rumah subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, pada kesempatan tersebut menambahkan bahwa sangat dibutuhkan sinergi lebih kuat bagi seluruh pelaku industri rumah subsidi. Tanpa sinergi yang kuat bukan hanya pengembang yang kesulitan menjalankan bisnisnya, tapi masyarakat juga akan kesulitan memiliki rumah.

"Catatan backlog itu di angka 11 juta unit, dan tahun ini bertambah penuh kendala sehingga akan sulit menurukan angka itu," kata Junaidi.

Junaidi mengakui 2019 adalah tahun cobaan bagi pengembang yang membangun rumah subsidi, terutama lantaran dana subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) habis sebelum waktunya.

Pada awal Desember ini Pemerintah melalui kementerian keuangan menyetujui penambahan kuota subsidi melalui FLPP sebesar Rp2 triliun. Tambahan alokasi FLPP di sisa 2019 itu hanya diberikan oleh Pemerintah ke BTN.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Walau Tak Puas, Apersi Banten Tetap Apresiasi Penambahan Kuota FLPP"