TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pelaku industri pariwisata Indonesia bergembira mendengar kabar Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 

"Setuju banget (atas pemecatan Dirut Garuda). Memang kalau kita lihat Dirut Garuda yang sekarang ini tidak pro kepada industri pariwisata," Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Congress & Convention Asosiaciation (INCCA) Iqbal Allan Abdulah dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/12/2019). 

"Bisa dilihat dia juga tidak pro kepada kru kabinnya sendiri dari banyaknya karangan bunga ucapan terima kasih pada Erick Thohir," sambungnya. 

Iqbal mengatakan Garuda Indonesia saat ini seperti berada di zona nyaman, tidak peduli dengan industri pariwisata yang sejatinya saling memberi sokongan dengan maskapai. 

"Merasa hebat, merasa super power, tidak butuh bantuan. Bentuknya kartel, apalagi dengan masuk Sriwijaya lalu keluar lagi. Merasa tidak peduli dengan harga tiket domestik yang begitu mahal," jelas Iqbal. 

Senada dengan Iqbal, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani juga merasa gembira dengan kabar pemecatan Ari Akshara. 

Haryadi mengatakan selama Ari Askhara menjabat, kerap menghambat perusahaan swasta untuk mendistribusikan minyak jenis avtur karena dianggap sebagai kompetitor.

Harga tiket pesawat dan tarif kargo yang melambung juga disebutkan Hariyadi menyulitkan industri pariwisata. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno yang menyebutkan pemecatan Ari Askhara sebagai tindakan yang tepat.

Menurut Pauline, selama ini Garuda Indonesia di bawah kepemimpinan Ari Askhara memberikan kebijakan kurang bersahabat bagi travel agent di Indonesia. 

Kebijakan tersebut mulai dari menghapuskan harga promo domestik hingga meniadakan komisi agent yang digantikan dengan sales fee.

"(Lalu) memberikan prioritas kepada agent dan OTA tertentu untuk bisa issue tiket dengan adanya kebijakan cash in advance," ujar Pauline ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (6/12). 

Kebijakan cash in advance sebelumnya tidak pernah ada, jadi ada ketika era Ari Askahara.

Pauline menyebut kebijakan cash in advance berupa pemberian uang kas dalam jumlah yang sudah ditentukan untuk issue tiket Garuda Indonesia.