TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki diperintah langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi persoalan impor cangkul.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mencarikan solusi bersama stakeholders terkait agar kebutuhan cangkul dalam negeri bisa terpenuhi.

Baca: Menteri Teten Ingin Kisel Jadi Prototipe Koperasi Modern

Baca: Menteri Teten Minta Daerah Fokus Kembangkan Produk Unggulan

Baca: Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi dan Konsolidasi Pengembangan UMKM

“Kalau dari segi logika ekonomi tidak apa-apa kita impor cangkul mungkin lebih efisien ketimbang bikin sendiri lalu bahan bakunya kita impor,” tegas Menkop di hadapan sejumlah perwakilan stakeholders di kantornya, Rabu (11/12/2019).

“Tapi ini soal simbol, kita sudah masuk era revolusi industri 4.0 cangkul saja kita belum bikin,” sambung dia.

Secara prinsip Teten tidak setuju adanya kebijakan impor cangkul, ia menyebut kebijakan impor sebagai simbol ketertinggalan.

Teten meminta agar dilakukan pemetaan swasta terkait kemampuan produksi cangkul.

“Ini kan industri 4.0 ketika dari pertanian berubah ke perdagangan dan indutri itu kan alat-alat pertanian yang harus kita bikin sendiri,” ujar Teten.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Victoria br Simanungkalit mengatakan saat ini kebutuhan cangkul di dalam negeri sebanyak 10 juta cangkul.

Sementara kemampuan produksi dalam negeri hanya tiga juta cangkul di mana 2,5 juta di antaranya diproduksi usaha besar, dan 500 ribu diproduksi UMKM.

"Data impor cangkul sendiri hanya sebesar 200 ribu cangkul. Menjadi pertanyaan darimana yang 6,8 juta itu, ada kemungkinan masuk dari jalur tikus (non resmi)," ungkapnya