TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapannya atas isu gagal bayar polis asuransi di salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Diberitakan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak bisa membayar kewajiban sebesar Rp12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019.

"Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali. Mungkin 10 tahun yang lalu problem ini yang dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi kepada wartawan di Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.

Menurut Presiden, kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya ini merupakan persoalan yang tidak ringan.

Meski demikian, ia yakin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan bisa menyelesaikannya.

"Ini juga bukan masalah yang ringan, tapi setelah pelantikan Pak Menteri BUMN kemarin kita juga sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada," imbuhnya.

Presiden lalu menegaskan bahwa jika ada masalah hukum dalam kasus gagal bayar Jiwasraya tersebut, maka harus diselesaikan di ranah hukum. 

Baca: Sujiwo Tejo Tanggapi Soal HAM di Indonesia: Guru Mau Pegang Telinga Muridnya Saja Mikir Seribu Kali

"Kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses. Kita harapkan nanti segera selesai lah," jelasnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir yang turut dalam pertemuan tersebut mengatakan, beberapa BUMN memang perlu untuk direstrukturisasi. Mereka antara lain Krakatau Steel dan Jiwasraya itu sendiri.

"Khususnya buat Jiwasraya sebenarnya kan hal ini sudah terjadi mulai tahun 2006, terus 2011 terus meningkat. Karena itu memang proses restrukturisasi yang dilakukan sampai 10 tahun ini pasti memerlukan waktu. Insyaallah dalam 6 bulan ini kita coba persiapkan solusi-solusi," kata Menteri BUMN.