TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR meminta pemerintah benar-benar melindungi produksi industri baja domestik.

Caranya, dengan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi baja nasional.

Juga, menciptakan hambatan nontarif bagi komoditas baja yang berasal dari luar negeri.

"Buat industri baja lokal itu mampu bersaing dengan yang dibawa dari luar negeri."

"Termasuk non-tariff barrier (hambatan nontarif)," kata anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Menurut politikus PDIP itu, hal lainnya adalah merelaksasi berbagai regulasi dan aturan yang ada.

Sehingga, menunjang kinerja perusahaan penghasil baja untuk berkompetisi dengan berbagai produk baja impor.

Baca: Tahun Depan, Pabrik Elektronik di Indonesia Ramai-ramai Ekspor ke Amerika

Baca: Pengusaha Industri Baja Lokal Siap Dukung Pemerintah Tekan Angka Impor

Untuk itu, ujar dia, perlu dilihat pula mengenai apa saja inefisiensi yang terdapat dalam perusahaan penghasil baja di dalam negeri.

Sementara, kualitas dan harga menjadi alasan industri hilir baja dalam negeri lebih memilih produk impor, ketimbang baja dalam negeri.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto.

"Pertama harga, kemudian kualitas. Ada beberapa hal yang masih menjadi catatan dan itu perlu proses."

"Tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Harjanto, ditemui seusai menyampaikan Kuliah Umum tentang Baja Lokal vs Baja Impor di Jakarta, Rabu.

Harjanto menyampaikan, terdapat dua jenis baja yang digunakan di Indonesia, yakni baja untuk kebutuhan konstruksi, dan baja untuk teknik atau engineering.

Menurut Harjanto, jenis baja untuk kebutuhan teknik yang banyak digunakan untuk industri otomotif hingga elektronika, merupakan jenis yang lebih banyak diimpor ketimbang baja konstruksi.