TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya memilih Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN.

Penetapan jajaran pimpinan PT PLN menjadi salah satu agenda prioritas Erick Thohir.

Sebab, sejak April 2019, PLN tidak memiliki direktur utama definitif paska Sofyan Basir, Dirut PLN sebelumnya, ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap PLTU Riau I.

Setelah itu, pemerintah telah melakukan pergantian jabatan pelaksana tugas direktur utama PLN sebanyak 4 kali.

Mereka adalah Muhamad Ali, Djoko Raharjo Abumanan, dan Sripeni Inten Cahyani.

Tidak hanya pergantian dirut, perjalanan PLN sepanjang tahun ini juga menghadapi tantangan lain, yakni pemadaman listrik massal yang terjadi di sebagian wilayah Jawa bagian barat.

Pemadaman listrik di antaranya terjadi di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten.

Berikut daftar persoalan yang harus dihadapi oleh PLN sepanjang 2019:

1. Sofyan Basir terjerat kasus suap PLTU Riau-1, akhirnya bebas

Pada 24 April 2019, Sofyan Basir yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1, menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam perjalanan sidang ini, Sofyan Basir dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh jaksa KPK.

Dikutip dari Kompas.com, 7 Oktober 2019, jaksa menilai, Sofyan Basir terbukti membantu transaksi dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Transaksi suap tersebut berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Uang diberikan oleh pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menurut jaksa, Sofyan memfasilitasi pertemuan antara Eni, Idrus, dan Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dengan jajaran direksi PT PLN.

Hal itu untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Namun, hakim memutus sebaliknya. Pada 4 November 2019, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis bebas terhadap Sofyan Basir.

Dikutip dari Kompas.com, 6 November 2019, majelis hakim yang diketuai Haryono dalam putusannya menyatakan unsur membantu kejahatan yang didakwakan jaksa KPK terhadap Sofyan tidak terbukti.

Terhadap vonis bebas tersebut, KPK berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

2. Pemadaman listrik massal di Jawa bagian barat

Pada Minggu, 4 Agustus 2019, PLN harus menghadapi kasus pemadaman listrik yang terjadi di hampir seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta sebagian wilayah Jabar dan Jateng.

Pemadaman listrik terjadi sejak pukul 11.50 WIB. Namun, sejak pukul 18.30 WIB, listrik di sebagian wilayah yang padam itu sempat menyala kembali.

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, aliran listrik padam akibat gangguan pada sistem transmisi Ungaran dan Pemalang berkapasitas 500 kilovolt (KV).

Hal itu menyebabkan energi listrik dari timur ke barat gagal ditransfer sehingga terjadi gangguan ke semua pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa.

Akibatnya, tidak hanya aktivitas warga yang nyaris lumpuh, tetapi layanan sejumlah fasilitas publik juga terganggu.

Kereta komuter Jabodetabek dan moda raya terpadu (MRT) di Jakarta berhenti beroperasi, berdampak pada gangguan layanan telekomunikasi dan suplai air perpipaan di DKI Jakarta.

Selain itu, juga mengganggu aktivitas pembayaran di jalan tol karena tidak bisa menggunakan transaksi kartu elektronik.

Di Bandung, Jawa Barat, pemadaman listrik menyebabkan kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan akibat lampu lalu lintas tidak berfungsi.

PLN juga melakukan investigasi secara mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap penyebab pemadaman listrik nyaris total (black out).

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, sistem kelistrikan di Jawa Bali memiliki kelemahan meski secara kapasitas pembangkit sudah andal.

Kelemahannya, ketidakseimbangan pertumbuhan beban listrik antara Jawa bagian timur dan barat.

"Mulai dari Karawang, Bekasi, Jakarta, itu bebannya besar sekali, selalu setiap hari ada aliran yang mengalir 2.000 MW-3.000 MW, tergantung kondisi sistem," kata Djoko, seperti dikutip dari Kompas.com, 5 Agustus 2019.

PLN pun harus membayarkan ganti rugi senilai Rp 839,88 miliar kepada 21,9 juta pelanggannya akibat kejadian tersebut.

3. Direktur Utama PLN ganti sebanyak 4 kali

Ditahannya mantan Dirut PLN, Sofyan Basir atas kasus dugaan suap PLTU Riau-1 membuat pemerintah mencari Dirut pengganti sementara.

Pada April 2019, Dewan Komisaris PT PLN (Persero) menetapkan Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali, sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut menggantikan Sofyan Basir.

Muhamad Ali sebelumnya menjabat sebagai Direktur Human Capital Management.

Tetapi, Muhamad Ali hanya bertahan selama 30 hari sebagai Plt Dirut PLN.

Pada 29 Mei 2019, posisinya digantikan oleh Djoko Raharjo Abumanan sebagai Plt Direktur Utama PLN.

Djoko sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Nusa Tenggara dan Direktur Pengadaan Strategis Satu.

Kemudian, pada 2 Agustus 2019, Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN sekaligus merangkap sebagai Direktur Pengadaan Strategis Satu.

Selanjutnya, pada 23 Desember 2019, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN.

Pada saat bersamaan, Erick juga menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN.

Erick memaparkan, PLN akan memiliki tugas yang berat mulai dari merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia hingga menciptakan tarif listrik yang efisien baik untuk masyarakat dan industri.

"PLN juga akan membentuk ekosistem bisnis yang sehat dengan swasta, BUMD dan BUMDes dalam memproduksi listrik. PLN akan fokus pada distribusi," kata Erick.

(Sumber:Kompas.com/ Dylan Aprialdo Rachman | Editor Bayu Galih, Heru Margianto, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PLN Sepanjang 2019, Ganti Dirut Sebanyak 4 Kali"