Tahun 2020, Presiden Jokowi Harus Jaga Perekonomian Indonesia
Ketua umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat mengatakan tahun 2020 mendatang Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat mengatakan tahun 2020 mendatang Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menjaga perekonomian Indonesia.
Hal itu guna merespons perkembangan perekonomian dunia terkait perang dagang negara-negara maju terutama dampak pengaruh besar persaingan ekonomi China dan USA.
Di samping itu, Jokowi juga perlu menjadi fokus dalam sektor ketenagakerjaan, kebijakan (policy) dan peraturan (regulasi) yang mendukung kemudahan berinvestasi.
Terutama yang menghambat investasi di dearah-daerah, mendorong seluruh sektor usaha menengah kebawah, tetap mempertahankan pengurangan pajak UKM.
"Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin harus memperkuat, mendukung dan mempermudah sektor produksi dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor," katanya kepada wartawan, Mingggu (29/12/2019).
Baca: 5 Fakta Bebasnya Ahmad Dhani: Tak Dijemput Mulan Jameela dan Berpesan Agar Tak Singgung soal Jokowi
Baca: Chen Qi Qiu Sampaikan Pesan Penuh Makna usai Tak Lagi Jadi Pelatih Ganda Putra China
Baca: Jokowi Pesan Lagu Bertema Kebangsaan Ada di Album Terbaru Didi Kempot
Menurut pria yang akrab disapa Taki ini, Jokowi juga harus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mempermudah dan mempercepat transportasi.
Hal itu bisa diwujudkan dengan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dibidang telekomunikasi yang canggih.
"Kendala mempersiapkan percepatan ekonomi tersebut diatas adalah soal budaya korupsi. Memberantas mafia pangan dan migas yang selama ini dikuasai oleh para pemain lama. Dimana para bandit-bandit (mafia) ini selalu hidup berdampingan mesra dengan pelaku elit politik," ujarnya.
Taki menilai tenaga kerja Indonesia masih banyak yang terbatas, tidak sesuai dengan skill.
Kemudian maraknya isu politik identitas menambah rusaknya keharmonisan warga negara, ditambah lagi pemerintah daerah tidak merespons positif arah visi Presiden Jokowi.
"Yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi solusi kedepan adalah bagaimana mencetak Sumber Daya Manusia (SDM). Terutama dalam memaksimalkan untuk mengelola sumber daya kekayaan alam kemaritiman di Indonesia yang sangat berlimpah," ucapnya.
Dalam sektor hukum, Taki, melihat masih banyak yang perlu dibenahi.
Diantaranya persoalan konflik agraria dan persoalan intoleransi.
