TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini konflik antara Indonesia dan China terkait laut Natuna Utara tak mempengaruhi proyek infrastruktur transportasi yang dikerjasamakan dengan investor negara tersebut.

"Tidak ada (gangguan). Jalan saja, lancar. Saya pikir kita musti pisahkan ya, antara Natuna dengan kegiatan-kegiatan investasi jalan semua," kata Budi usai bertemu Menkopolhukam Mahfud MD di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca: Klaim Sepihak Laut Natuna, Mahfud MD: Kita Tetap Mempertahankan Hak Berdaulat di Wilayah Itu

Baca: Soal Natuna yang Diklaim China, Fadli Zon: Prabowo Tidak Lembek, Tapi Realistis

Salah satu proyek perhubungan yang tengah dikerjasamakan dengan China, yaitu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dana yang digunakan untuk proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen dan 25 persen dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Hingga akhir 2019, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menghabiskan biaya sekitar Rp 40 triliun. Adapun total biaya sebesar Rp 80 triliun untuk keseluruhan proyek.

Selain proyek KCJB, China juga mendanai beberapa proyek infrastruktur transportasi di tanah air.

"Kereta cepat, ada juga beberapa pelabuhan yang sedang dibicarakan," kata Budi.