Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga gas menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo kembali mengeluhkan mahalnya harga gas industri dalam rapat terbatas bersama menteri.

Jokowi bahkan mengaku hampir berkata kasar karena hal tersebut.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan sejumlah faktor yang kemungkinan menyebabkan harga gas mahal.

Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, Arief Setiawan Handoko mengatakan, ada banyak komponen yang membuat harga gas untuk pelaku industri menjadi tinggi.

"Seperti komponen transportasi, kemudian ada toll fee termasuk margin dari penjualan di midstream (perantara)," kata Arief di kantor SKK M, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK migas Dwi Soetjipto mengungkapkan secara rata-rata harga gas nasional di hulu adalah sekitar USD5,4 per MMBTU.

"Kalau on shore sekitar USD4 per MMBTU. Kemudian yang di off shore agak lebih tinggi sedikit. Berbeda-beda memang. Average kita di USD 5,4 per MMBTU," jelasnya.

Dia menjelaskan, dalam alur distribusi harga gas bisa berbeda-beda. Harga gas akan semakin mahal jika membeli melalui perantara.

"Namun, dalam perjalanannya sampai di industri kalau yang langsung dengan Kontrkator Kontrak Kerja Sama (K3S) bisa USD6-USD7 per MMBTU. Yang lewat trading atau calo bisa USD8-9 MMBTU," terangnya.

Terkait usulan Jokowi untuk menekan harga gas, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian mengenai kemungkinan penurunan harga gas di setiap tempat eksplorasi gas.

"Ada tiga opsi dari pak presiden antara lain bagian negara yang kemungkinan bisa dikurangi itu yang kita coba exercise, porsi-porsi pajak atau insentif lain sehingga bisa menekan harga gas ini yang kita lakukan. Harus blok per blok. Kondisi keekonomisan kalau di hulu selalu di audit sama BPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas soal ketersediaan gas untuk industri. Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Kantor Presiden, Senin (6/1/2020) tersebut Jokowi membahas soal harga gas untuk industri.

Baca: Respons Klaim China, Jokowi Tegaskan Kedaulatan Tak Bisa Ditawar-tawar: Natuna adalah Indonesia

Jokowi mengungkapkan, sudah beberapa kali membicarakan soal harga gas untuk industri, namum belum menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca: Kepala Bakamla Gelagapan Ditanya Soal Senjata untuk Usir Kapal China, Najwa Shihab Bereakasi

"Perlu saya sampaikan, gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ada tiga hal yang bisa dilakukan terkait harga gas untuk industri.

Pertama, jatah pemerintah USD2,2 per MMBtu agar dikurangi. "Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," katanya.

Kedua, DMO (Domestic Obligation Market). Jokowi mengatakan, apabila DMO diberlakukan, bisa diberikan kepada industri.

Ketiga, Bebas Impor untuk Industri. "Ini sudah sejak 2016 engga beres-beres kita harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya," terang Jokowi.