TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Audit investigasi terhadap kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan, audit investigasi tersebut merupakan permintaan dari Rini Soemarno yang kala itu menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Alasan penunjukannya, karena BPKP merupakan pengawas internal pemerintah," ujar Achsanul kepada Kontan.co.id, Senin (13/1).

Baca: Pansus Jiwasraya Dikhawatirkan Menghambat Pengembalian Dana ke Nasabah

Baca: Kementerian BUMN Tak Setuju Ada Pansus Jiwasraya, Hambat Pengembalian Dana Nasabah

Kemudian, terkait dengan dugaan kerugian Asabri akibat pengelolaan investasi yang tidak tepat mencapai Rp 10 triliun, BPK belum bisa memastikannya.

Pasalnya, harga saham dan investasi tersebut terus bergerak. Untuk itu BPK menilai, tidak akan ada angka yang pasti dalam instrumen investasi saham.

Namun, BPK sempat mengimbau agar investasi pada beberapa saham segera diganti dengan saham lainnya dan reksadana yang lebih baik dan likuid.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR Komisi XI Anis Byarwati bilang, dirinya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kasus Asabri. Karena itu, Komisi XI DPR belum menentukan untuk memanggil Direksi Asabri.

"Saya belum mendapatkan informasi apakah Komisi XI akan melakukan pemanggilan terhadap Dirut Asabri," ujar Anis.

Menurut Anis, kasus seperti ini biasanya dibahas terlebih dahulu oleh Komisi VI dan Komisi XI DPR. Setelah dilakukan pembahasan, barulah kemudian pimpinan DPR yang akan merekomendasikan tindak lanjut penanganannya.

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: BPK: Investigasi Asabri dilakukan oleh BPKP atas perintah Rini Soemarno