Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, PUTRAJAYA - Pemerintah Malaysia menyatakan prihatin atas keputusan India mengenakan pembatasan baru atas impor minyak kelapa sawit (CPO) asal Malaysia, pasca terjadinya perselisihan diplomatik.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad Selasa kemarin mengatakan, dirinya akan tetap mengupayakan diskusi untuk menentang hal ini jika terbukti merugikan Malaysia secara finansial.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Rabu (15/1/2020), India yang merupakan pembeli minyak nabati terbesar di dunia, pada pekan lalu telah mengubah aturan yang menurut para pedagang, secara efektif melarang impor minyak sawit olahan dari Malaysia.

Malaysia saat ini menjadi produsen dan pengekspor CPO terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.

Langkah itu diambil setelah India menyatakan keberatannya atas kritik PM Mahathir terhadap Undang-undang (UU) Kewarganegaraan baru berbasis agama di India.

Pemimpin berusia 94 tahun itu memang dikenal sebagai tokoh yang bersikap terbuka dan 'blak-blakan', pernyataannya kali ini pun dianggap telah memperburuk hubungan Malaysia dengan India, setelah sebelumnya sempat terjadi pula dengan Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir.

Baca: Detik-detik Video Kobra Patuk Bibir Pawang Ular Saat Berusaha Mencium, Ini yang Terjadi Pada Tubuh

Sebelumnya, ia menuding India menginvasi wilayah mayoritas muslim yang disengketakan di Kashmir.

UU Amandemen Kewarganegaraan India (CAA) memang memudahkan minoritas 'teraniaya' dari tiga negara tetangga untuk mendapatkan kewarganegaraan, namun tidak berlaku jika mereka adalah muslim.

Baca: Daftar 50 Fakta Unik India, Negara yang Punya Lebih Banyak Ponsel Ketimbang Toilet

Pada 5 Agustus 2019, Parlemen India secara mengejutkan mencabut Pasal 370 dan 35A dari konstitusinya yang memberikan sebagian otonomi kepada Kashmir dan melarang warga non-penduduk membeli properti atau menetap di wilayah tersebut.

India mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di kawasan tersebut dan mengintegrasikannya ke India.

Saat kilang kelapa sawit Malaysia 'meratapi' kerugian bisnis yang sangat besar itu, PM Mahathir mengatakan bahwa pemerintahannya akan berusaha menemukan solusi.

"Tentu saja kami khawatir karena kami menjual banyak minyak sawit ke India, namun di sisi lain kami harus jujur dan melihat bahwa jika ada (kebijakan) yang salah, kami harus mengatakannya," kata PM Mahathir kepada wartawan.

"Jika kita membiarkan sesuatu menjadi salah dan hanya memikirkan uang yang kita mau saja, maka saya pikir akan ada banyak hal salah yang dilakukan, oleh kita dan oleh orang lain,".

Kontrak patokan minyak sawit untuk pengiriman Maret mendatang, turun 0,9 persen dalam perdagangan sore di Asia.

Pemerintah India memang secara tidak resmi telah menginstruksikan kepada para pedagang untuk menjauhi minyak sawit Malaysia.

Pedagang India kemudian memutuskan untuk membeli minyak sawit mentah Indonesia dengan premi di atas harga Malaysia.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa untuk perdagangan komersial, status hubungan antara kedua negara yakni Malaysia dan India adalah sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh sektor bisnis.

India merupakan pembeli minyak kelapa sawit terbesar Malaysia pada 2019 lalu, dengan 4,4 juta metrik ton pembelian.

Namun pada 2020 ini diprediksi turun di bawah 1 juta ton jika hubungan kedua negara tidak juga membaik, seperti yang diperkirakan oleh para pedagang India.

Untuk menebus potensi kerugian, para pejabat Malaysia menyatakan bahwa negara itu akan berusaha menjual lebih banyak komoditas satu ini ke Pakistan, Filipina, Myanmar, Vietnam, Ethiopia, Arab Saudi, Mesir, Aljazair dan Yordania.

Kendati demikian, mengganti 'pembeli utama' bukan merupakan perkara yang mudah.

Oleh karena itu, Kongres Serikat Buruh Malaysia yang memiliki anggota termasuk pekerja kelapa sawit, telah mendesak kedua negara untuk membicarakan berbagai hal.

"Kami ingin meminta kedua pemerintah untuk menggunakan semua saluran diplomatik yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini, dengan mengesampingkan ego pribadi atau diplomatik," seperti yang tertulis dalam sebuah pernyataan resmi.

Kementerian Industri Primer Malaysia yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia sedang melakukan pembahasan dengan mitranya dari India untuk mencoba menyelesaikan masalah ini.

Hal ini menurut sumber pemerintah Malaysia yang mengetahui mengenai diskusi tersebut namun menolak disebutkan namanya karena tidak memiliki wewenang berbicara kepada media.