Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron menilai pemerintah perlu memikirkan nasib industri minyak dan gas (migas), ketika menginginkan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per MMBTU.

Hal tersebut disampaikan Herman untuk menghindari kerugian dan menurunnya investasi oleh industri tersebut.

"Saya cek ke hulu, di hulu plus transportasi dan operasional, ya memang tidak memungkinkan harga 6 dolar AS per MMBTU," ujar Herman di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Baca: Demokrat Minta Tulisan Benny Tjokro Ditelusuri, Siapa Pihak Lain Terlibat Kasus Jiwasraya?

Baca: Pengamat: Harga Gas Industri Lebih Murah dibandingkan Harga Gas Rumah Tangga

Menurut Herman, berdasarkan pengalaman sewaktu menjadi anggota Komisi VII DPR, harga gas industri di hulu jika diturunkan yang paling realistis di kisaran 7 dolar AS sampai 9 dolar AS per MMBTU.

"Saya kan pernah juga di Komisi VII, bagaimana menghitung instrumen yang menyebabkan berlakunya harga saat ini. Kalau dipaksanakan harga 6 dolar AS per MMBTU, ya pasti rugi (industri migas)," tutur Herman.

Ia menjelaskan, harga 6 dolar AS per MMBTU bisa saja dicapai kalau pemerintah memberikan insentif ke industri tersebut, seperti operasional, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun iuran gas bumi.

"Ya harus ada dispensasi atau insentif dari pemerintah. Sehingga secara ekonomis bisa dijalankan dengan harga 6 dolar AS per MMBTU," ujar Herman.

"Kalau untungnya tidak besar, ya tidak apa-apa. Yang penting jangan rugi, karena kalau penugasan membuat korporasi rugi, ya berarti kita membuat pohon itu layu dan tidak berbuah nantinya," sambung Herman.