TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau RUU Omnibus Law Perpajakan yang akan mengatur tentang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak daerah dan retribusi daerah, dan ketentuan umum perpajakan (KUP).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah berharap RUU Omnibus Law Perpajakan ini bisa meningkatkan penerimaan perpajakan nasional.

Penegasan ini disampaikan Said Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Raden Pardede dan Asosiasi Pedagang Indonesia (Apindo) yang dipimpin Ketuanya Hariyadi B. Sukamdani, di Jakarta Senin 3 Februari 2020.

Menurut Said, RUU Omnibus Law bidang perpajakan sangat strategis untuk segera diselesaikan.

Baca: DPR: Hingga Hari Ini Jokowi Belum Kirim Supres RUU Omnibus Law

Hal ini penting, mengingat penerimaan pajak nasional dalam APBN 2019 tidak mencapai target.

Selain itu jelasnya RUU ini juga untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Selama ini, investasi terhambat berbagai faktor.

Karena itu, Said berharap pemerintah mengawal mulai dari perijinan, financial closing, hingga bisnis berjalan.

DPR RI ujar Said sudah siap membahas RUU Omnibus Law Perpajakan dengan pemerintah.

Namun sampai saat ini, Pemerintah belum mengirimkan draft RUU Omnibus Law tersebut kepada DPR.

“Kami di DPR sudah sangat siap, kapan pun Pemerintah mau menyampaikan draft RUU Omnibus Law bidang perpajakan tersebut, kita membahasnya bersama,” tegasnya.

Politisi Senior PDI Perjuangan ini mengungkapan RUU Omnibus Law Perpajakan merupakan terobosan brilian.

Setelah Tax Amnesty, praktis tidak ada lagi kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

“Karenanya, saya berharap RUU Omnibus Law bisa mendorong perbaikan regulasi, meningkatkan iklim investasi dan ujungnya mampu meningkatkan penerimaan perpajakan,” tegasnya..

Kendati demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengingatkan agar pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan ini harus cermat dan hati-hati.