TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta fokus mengatasi persoalan di dalam negeri untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat dalam beberapa tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 hanya 5,02%, jauh di bawah target 5,3% dan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 5,17%.

Sejak pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi belum pernah tembus 5,2%. Pada 2014, ekonomi hanya tumbuh 5,01% bahkan sempat turun menjadi 4,88% pada 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada era Jokowi terjadi pada 2018 yakni 5,17%.

Menurut Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR RI periode 2014-2019, melambatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemerintah tidak mampu mengatasi masalah domestik, meskipun sudah memacu pembangunan infrastruktur dan investasi.

“Pemerintah selalu menyebut ketidakpastian global memukul ekonomi Indonesia, padahal penyebab terbesarnya adalah masalah di dalam negeri,” katanya, Sabtu (8/2/2020).

Baca: BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,02 Persen pada 2019

Masalah domestik yang menyebabkan ketidakpastian, antara lain inkonsistensi regulasi, upah minimum yang berbeda-beda di setiap daerah, fluktuasi bahan pokok dan energi, pungutan liar, korupsi, serta kerusakan infrastruktur.

Sebagai contoh, tutur Bambang Harto, bawang putih yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masih dikuasai oleh spekulan dan mafia sehingga harganya berfluktuasi dan penuh ketidakpastian.

Sejak merebak virus corona, harga bawang putih di dalam negeri tembus Rp70.000 per kg, naik lebih dua kali dari tahun lalu sekitar Rp30.000 per kg.

Padahal harga wholesale-nya di China sebagai produsen utama dunia hanya USD0,76 atau sekitar Rp10.400 per kg.

Harga gas di Indonesia juga masih tinggi sehingga harga pupuk mahal. Akibatnya, harga komoditas pertanian dan perkebunan sebagai sumber pangan terus naik, seperti harga jagung Indonesia yang termasuk paling mahal di dunia.

Tidak Beralasan

Dia menilai ekonomi turun sangat tidak beralasan, sebab pemerintah sudah meluncurkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi, membangun infrastruktur 2-3 kali lipat tiap tahun dari pemerintahan sebelumnya, serta mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp190 triliun dan Dana Desa Rp74 triliun per tahun.

Bahkan, hampir semua partai politik kini bergabung ke koalisi pemerintah sehingga pemerintah pusat bisa lebih mudah mengendalikan pemerintah daerah.

“Kalau pemerintah tidak mampu mengatasi masalah domestik, ya keterlaluan,” ujarnya.