Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pengamat Perpajakan: Omnibus Law untuk Tarik Minat Investor Asing dan Lapangan Kerja Baru

Sikap tertutup pemerintah yang kurang melibatkan pemangku kebijakan yang diatur dalam perumusan RUU itu bisa menimbulkan salah kaprah.

Pengamat Perpajakan: Omnibus Law untuk Tarik Minat Investor Asing dan Lapangan Kerja Baru
KOMPAS IMAGES
Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo berpendapat draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mencakup revisi 79 undang-undang dan terdiri atas 1.244 pasal  diharapkan bisa menarik investor masuk ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja baru.

"Draf RUU ini secara umum memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian Tanah Air. Semua pihak terkait harus bisa duduk bersama, guna mencari solusi dan titik tengah yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan dunia usaha,” kata dia dalam keterangan pers tertulis, Rabu 19 Februari 2020.

Dia tidak menampik ada sejumlah kritik atas substansi pasal di draf RUU ini. Terkait dengan ini dia mengatakan, tidak semua subtansi dalam RUU ini merugikan buruh.

Dia menilai, sikap tertutup pemerintah yang kurang melibatkan pemangku kebijakan yang diatur dalam perumusan RUU itu bisa menimbulkan salah kaprah.

Dia mencontohkan draft aturan baru soal pemberian pesangon yang disinyalir akan dihapus. Dia mengatakan, isi draft RUU Ciptaker tidak menghapus pesangon.

"Tapi ada penurunan nilai pesangon dari 32 kali gaji saat ini menjadi 17 kali,” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini.

Baca: Komentar Aktivis Soal RUU Cipta Lapangan Kerja, Ketua Sindikasi Sebut Ada Potensi PHK Massal

Dia menilai, penurunan besaran ini tak masalah lantaran besaran pesangon yang berlaku saat ini termasuk sangat tinggi dibandingkan negara tetangga.

Dia mengatakan, besarnya niai pesangon membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja. Selain itu juga memicu perusahaan lebih memilih merekrut karyawan kontrak daripada pegawai tetap. 

“Alih-alih melindungi pekerja, aturan pesangon itu malah merugikan, terutama bagi kelompok yang belum memiliki pekerjaan dan baru akan bekerja,” ujarnya.

Diakui Yustinus proses penyusunan RUU Ciptaker harus mendapat pengawasan publik.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas