TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Virus corona (Covid-19) membuat sektor pariwisata Indonesia tertekan sangat dalam, nilai kerugian mencapai 1,5 miliar dollar AS atau setara Rp 21,8 triliun.

Hal itu seperti disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B Sukamdani di Gedung TVRI, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

“Fase 2 per 1 Maret belum bisa dicek. Tapi kalau dihitung dari Januari 2020 sampai saat ini perkiraan kami kerugian 1,5 miliar dollar AS,” ucapnya.

Baca: Istri Irjen Boy Rafli Amar Masih Dirawat di Rumah Sakit Pasca-kecelakaan

Baca: Diberi Mobil hingga Liburan Bareng Wawan ke Bali-Australia, Jennifer Dunn Bersumpah: Saya Gak Dirayu

Angka tersebut mengacu pada turis atau wisman dari Tiongkok yang jumlahnya terbanyak dua juta orang, per turis paling tidak menghabiskan 1.100 dollar AS.

“Kita ambil separuh saja, peak season-nya turis Januari-Februari saat Chinese new year jadi sekitar 1,1 miliar dollar AS, ditambah turis (negara) yang lain 400 miliar dollar AS,” kata Hariyadi.

Ia mengatakan para pengusaha dan sektor industri tengah bekerjsama dengan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di pasar domestik.

“Kita harus tetap aktif melakukan kegiatan demi menjaga ekonomi nasional. Karena mata rantai ekonomi Indonesia juga menyentuh hingga level grass root, contohnya UKM yang sangat erat berhubungan dengan pariwisata,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mencanangkan pemberian insentif atau diskon untuk mendorong peningkatan wisatawan nusantara melalui diskon tiket pesawat.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan belanja domestik di sektor pariwisata.

Dampak Covid-19 di Bali sangat terasa dengan turunnya okupansi hotel, khususnya di daerah-daerah yang banyak dikunjungi oleh individual traveler seperti Kuta, Sanur, Legian, Ubud, Jimbaran.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Baparekraf, Fadjar Hutomo mengatakan pemerintah bersikap rasional, tidak terlalu takut juga jangan terlalu lust.

Itu dilakukan untuk menekan demand dan supply shock.

“Yang saat ini sedang digodok adalah policy relaksasi. Industri sedang kesulitan arus kas (cash flow). Karena itu kebijakan otoritatifnya sedang disiapkan kementerian terkait,” ujar Fadjar.

Pemerintah mengupayakan sisi demand traffic travelers tidak terlalu anjlok.