Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 29 Februari 2020 mencapai Rp62, 8 triliun atau 0,37 persen PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, keseimbangan primer mencapai negatif Rp 28,51 triliun, mulai menurun jika dibanding periode sama tahun lalu.

"Tahun lalu sebesar negatif Rp 32,5 triliun. Ini masih jauh lebih kecil, namun ini tentu belum menunjukkan indikasi untuk keseluruhan tahun," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Selain itu, realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 29 Februari 2020 sebesar Rp 112,93 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp 50,12 triliun.

Sri Mulyani merincikan, penerimaan perpajakan mencapai Rp 177,96 triliun atau 9,54 persen dari target APBN tahun 2020 atau meningkat 0,29 persen (year on year/yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2019 sebesar Rp 177,44 triliun.

Realisasi ini terdiri atas penerimaan pajak mencapai Rp 152,92 triliun atau 9,31 persen dari target APBN tahun 2020 atau lebih rendah 4,97 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp160,91 triliun.

Lalu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 25,04 triliun atau 11,22 persen dari target APBN tahun 2020 atau tumbuh sebesar 51,52 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp16,53 triliun.

Baca: Wishnutama Koreksi Pernyataan Luhut Akan Tarik Wisatawan China, Korsel dan Jepang

Terakhir, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rpb38,62 triliun atau 10,52 persen dari target APBN tahun 2020.

"Realisasi tersebut lebih rendah 4,05 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 40,25 triliun," kata Sri Mulyani.

Baca: Kisah Ika Dewi Jadi Supir Ambulans Perempuan Atas Dasar Kemanusiaan

Disisi lain, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 161,73 triliun atau 9,61 persen dari pagu APBN tahun 2020, meningkat 11,01 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang
sama tahun sebelumnya sebesar Rp 145,69 triliun.

Baca: Jabar dan DKI Sudah Minta, Tapi Kemenhub Belum Kunjung Putuskan Penghentian Operasional KRL

Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu APBN tahun 2020.

"Ini lebih rendah 6,71 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 126,14 triliun," tegas Sri Mulyani.