Anggota DPR Berharap Pelatihan UMKM Jangan Sampai Suburkan KKN
Dengan kebijakan work from home atau dirumah aja justru biaya-biaya operasional pelatihan dapat ditekan.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wabah Virus Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat.
Namun turut melumpuhkan perekonomian masyarakat.
Lesunya dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat masyarakat semakin terpuruk secara ekonomi.
Namun solusi atas permasalahan ini jangan sampai malahan menyuburkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Masyarakat membutuhkan peningkatan skill dengan pelatihan kerja. UMKM butuh pendampingan bagaimana strategi dalam meleeati krisis dan lesu-nya dunia usaha. Namun jangan sampai peluang ini malahan menyuburkan KKN," tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dengan kebijakan work from home atau dirumah aja justru biaya-biaya operasional pelatihan dapat ditekan.
Sehingga yang paling penting bagaimana pelatihan ini justru malah bisa diikuti oleh lebih banyak orang.
Kemudian, UMKM terdampak tidak hanya UMKM yang fokus pada bisnis kuliner.
Toko-toko kecil selain sembako, pengrajin, warung-warung di lokasi pariwisata, dan lain-lain juga membutuhkan pendampingan.
"Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian terkait seharusnya memiliki roadmap yang jelas terhadap penanganan dampak Covid-19 terhadap perekonomian khususnya UMKM. Bagaimana agar tidak hanya UMKM Kuliner tapi juga UMKM lain bisa survive," tegas Erma.
Erma yang juga Ketua Perempuan Bangsa meminta adanya perhatian terhadap semua UMKM khususnya di daerah-daerah.
Permodalan tidak hanya fokus pada UMKM Kuliner tapi UMKM-UMKM lain yang juga terdampak.
