TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Sejumlah rekomendasi untuk mengevaluasi program kartu prakerja muncul dari organisasi kepemudaan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

GAMKI mendesak Menko Perekonomian mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja berbasis platform digital yang kerap memunculkan kontroversi belakangan ini.

Dalam siaran pers GAMKI kepada Tribunnews.com disebutkan bahwa GAMKI memandang program kartu prakerja berbasis platform digital ini dalam implementasinya sudah melenceng dari tujuan mulia Presiden Jokowi.

Baca: Buruh Desak Pemerintah Batalkan Program Kartu Prakerja

Baca: Kinerja Anggota DPR Dikritik, Andre Rosiade Tuding Najwa Shihab Dapat Untung dari Kartu Prakerja

Tujuan mulai yang dimaksud adalah program tersebut demi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia berdasarkan kebutuhan dunia kerja.

"Melihat polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program kartu prakerja, DPP GAMKI melalui Bidang Ketenagakerjaan perlu menyampaikan pandangan," tulis GAMKI dalam siaran pers yang dikirim Ketua Bidang Ketenagakerjaan Paul Pasaribu dan Sekretaris Frans Marsel Simonis, Minggu (3/5/2020).

Berikut ini pandangan GAMKI atas problematika program kartu prakerja:

1. Dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

2. Seiring berjalannya waktu, dunia mengalami pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia sehingga metode implementasi program kartu prakerja melalui pelatihan secara langsung (offline) tidak bisa dijalankan.

3. Untuk tetap menjalankan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian memutuskan pelatihan dilakukan dengan skema online menggunakan platform digital.

4. Polemik terjadi ketika dalam proses penunjukan penyedia layanan platform digital tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada indikasi conflict of interest dalam penunjukannya.

4. Selain itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa sertifikat yang didapatkan di dalam program prakerja online ini hanya formalitas saja dan belum tentu dapat digunakan oleh pekerja di dunia kerja.

5. Padahal pelatihan kerja seharusnya dilakukan oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.

6. Kami menilai, proses upskilling dan reskilling yang dilakukan dalam pelatihan online ini tidak optimal dan tidak menjamin peningkatan keahlian pekerja, khususnya bagi tenaga kerja yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

5. GAMKI memandang program kartu prakerja berbasis platform digital ini dalam implementasinya sudah melenceng dari tujuan mulia Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia berdasarkan kebutuhan dunia kerja.

6. GAMKI menyarankan agar progam kartu prakerja ini direalokasi dan refocusing anggarannya menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.

7. Jika pemerintah ingin tetap melakukan program pelatihan atau kursus online di masa pandemi ini, dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas yang secara rutin selama masa pandemi ini melakukan pelatihan dan kursus online dengan narasumber yang berkompeten dan tanpa dipungut biaya (gratis).

8. Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membatalkan semua vendor penyedia layanan pelatihan dengan platform digital dan mengevaluasi total pelaksanaan program kartu prakerja di masa pandemi ini.