TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 diprediksi bakal lama. Hal ini diungkap ekonom senior, Rizal Ramli.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hanya mengandalkan stimulus yang lebih besar dengan cara meminjam lebih banyak dengan bunga lebih tinggi untuk menutup dan memompa ekonomi. 

Menurutnya, pelonggaran defisit dari maksimum 3% GDP menjadi 5% GDP adalah skenario untuk memperkuat argumentasi bahwa Indonesia membutuhkan dana pinjaman.

Baca: Resep Puding Roti Buah, Kreasi Buka Puasa yang Tampil Beda

Padahal, lanjutnya, ada langkah jitu agar percepatan recovery segera terealisasi tanpa harus berutang. "Langkah menambah utang sebetulnya tidak tepat," kata Rizal dalam pernyataannya,Jumat (8/5/2020).

Beberapa solusi ujarnya lagi dalam menagani dampak pandemi corona terhadap perekonomian tanpa menambah utang.

Baca: Datang Berkunjung, Ibunya Beberkan Kondisi Roy Kiyoshi Selama 3 Hari Ditahan Polisi

"Pemerintah bisa gunakan sisa-sisa anggaran lalu meliputi SAL (Saldo Anggaran Lebih) SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang ada di Bank Indonesia. Jumlahnya Rp 290 triliun," mantan Anggota Tim Panel Bidang Ekonomi PBB ini menjelaskan.

Yang lain, sambung Rizal Ramli, penghematan Menteri Pertahanan Prabowo dalam pembelian alutsista. "Karena yang mark up tinggi tidak ditandatangani. Penghematan itu Rp 50 triliun," kata dia.

Selain itu, pemerintah harus menghentikan proyek-proyek infrastruktur besar yang belum begitu penting. Bahkan, termasuk proyek ibukota baru. "Dulu waktu krisis 1998, kita juga melakukan itu, semua proyek infrastruktur dihentikan dalam 1-2 dua tahun. Nanti kalau ada uang, baru kita mulai lagi," ujarnya.

"Dari penghematan penghentian dan re-alokasi proyek infrastruktur ini akan ada sekitar Rp 300 triliun," mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia era Gus Dur menambahkan.

Baca: 2019, Pupuk Indonesia Kembali Pecahkan Rekor Produksi

Cicilan utang pokok dan bunga sekitar Rp 646 triliun. Inilah menurut Rizal, kesempatan untuk renegosiasi dengan para kreditor. Sebab, sekitar seperempat adalah pinjaman bilateral dan multilateral.

"Katanya pemerintah punya hubungan internasional hebat dan banyak dikenal, coba manfaatkan dan buktikan bahwa itu ada hasilnya," kata dia.

Ia menyarankan pemerintah meminta negara dan lembaga keuangan internasional agar menunda dan menghentikan pembayaran sampai Desember 2020.

"Kemudian nanti Januari 2021 kembali kita bayar. Kita tidak ngemplang. Harusnya bisa dilakukan karena untuk negara-negara besar, itu adalah jumlah yang kecil," kata dia.

Kelima, memanfaatkan bond yang tiga perempatnya dikuasai oleh swasta. Saat ini merupakan waktunya untuk menukar bond bunga mahal ke bunga murah dengan tempo atau tenor yang lebih panjang.

Baca: Terduga Penusuk Wanita 12 Kali di Hotel Tamansari Ditangkap, Polisi Lacak Ponselnya