TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Rabu (13/5/2020) menyampaikan ada indikasi penurunan daya beli masyarakat karena permintaan bahan pangan berkurang.

Jokowi merujuk laporan BPS, pada April 2020 terjadi deflasi bahan pangan sebesar 0,13 persen.

Komoditi penyumbang deflasi antara lain cabai merah 0,08 persen, daging ayam ras 0,05 persen, bawang putih 0,02 persen.

Kemudian ikan segar, telur ayam ras, dan bawang bombay masing-masing 0,01 persen.

• Baca: Presiden Jokowi Curiga Ada yang Mainkan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir

Pemerhati pertanian, Syaiful Bahari berpendapat, sebenarnya deflasi tidak berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan tidak juga selalu berhubungan dengan daya beli masyarakat.

Diakuinya, daya beli masyarakat sekarang ini merosot karena pemberlakuan PSBB yang berakibat hilangnya pekerjaan dan pendapatan.

Tetapi fakta ini bukan semata-mata karena deflasi.

Terkait dengan bahan pangan, menurut Syaiful, jika terjadi deflasi justru masyarakat diuntungkan karena harga pangan menjadi murah, apalagi dalam situasi pandemi Covid 19 di mana setiap orang harus berhemat untuk belanja.

"Deflasi dan inflasi terjadi karena ada atau tidaknya suplai barang yang mencukupi di pasar," ujarnya.

"Kalau suplai bahan pangan lancar dan cukup memenuhi pasar otomatis harga rendah, terkecuali ada penimbunan. Jika bahan pangan langka di pasar otomatis harga naik dan ini memicu inflasi," ungkap Syaiful, Kamis (14/5/2020).

Seperti bawang putih dan bombay, sebelum ada kebijakan relaksasi impor kedua komoditi tersebut selalu menyumbang inflasi.

Tetapi setelah relaksasi harga bawang putih langsung turun dari Rp 60.000 menjadi Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per kilogram.

Lebih fantastis bawang bombay dari Rp 150.000 terjun bebas ke Rp 20.000 per kilogram.

Syaiful menilai, gejolak harga di kedua komoditi tersebut tidak berhubungan dengan menurunnya daya beli masyarakat.

Tetapi karena kebijakan relaksasi yang dibuat pemerintah sendiri.

"Dari sini cukup jelas hampir semua komoditi pangan impor yang tidak bisa ditanam secara luas dan kompetitif namun diatur secara ketat dengan regulasi justru langganan menyumbang inflasi," jelas Syaiful.