Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyambut baik rencana pemberdayaan swasta termasuk UMKM untuk menggarap berbagai proyek pemerintah.

“Kita sambut baik rencana tersebut, dulu UMKM hanya menjadi subkontraktor saja dari perusahaan-perusahaan BUMN Karya, jadi sekarang bisa direct dan harus begitu,” ujar Ikhsan, Selasa (26/5/2020).

Ikhsan menambahkan, pada tahun pertama periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagian besar proyek masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan BUMN.

“Kontraktor-kontraktor kecil hanya bagian dari subkontraktor dari perusahaan besar BUMN dan juga satu tahun pertama ini (Kepemimpinan Jokowi) memang pada saat sebelum pandemi Covid-19 ini masih juga dilakukan hal yang sama,” urainya.

Baca: Anies Minta untuk Sementara Waktu Jangan ke Jakarta Dulu

Menurut Ikhsan, kebijakan dari Erick Thohir untuk memberikan proyek bernilai dibawah Rp14 Miliar untuk dikerjakan oleh UMKM merupakan hal semestinya dijalankan.

“Kalau tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap UMKM tentu akan bernasib seperti tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.

Baca: Nama Hotman Paris dan Yusril Ihza Mahendra Tak Masuk Daftar 100 Pengacara Top Indonesia

Sebelumnya, Menteri BUMN Ercik Thohir meminta perusahaan pelat merah untuk membuka peluang UMKM mengikuti tender proyek di bawah Rp 14 miliar.

Baca: Giliran Perbatasan India-China Memanas, Dipicu Peningkatan Aktivitas Militer

Proyek di bawah nilai tersebut harus dikerjasamakan dengan UMKM.

“Untuk yang kecil sudah kita mapping, dari 30 BUMN mana saja yang capexnya itu harus diprioritaskan untuk UMKM. Tender (yang nilainya) Rp 2 miliar-Rp 14 miliar Itu akan kita prioritaskan ke sana, dengan proses transparan,” kata Erick Thohir. 

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghapus praktik monopoli proyek dan membantu pelaku UMKM agar dapat lebih berkembang.