Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ringankan Angsuran Petani dan Nelayan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 34 Triliun

Dengan relaksasi tersebut, para petani dan nelayan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan bibit hingga alat produksi

Ringankan Angsuran Petani dan Nelayan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 34 Triliun
puspen tni/puspen tni
JAGA KETERSEDIAAN PANGAN - 6 personel Pos Kuler Yonif MR 411/Pdw Kostrad membantu panen padi warga binaan di Kampung Kuler, Distrik Naukenjerai, Kab.Merauke, Papua. Selasa (28/4/2020). Dansatgas Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han. Mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban pekerjaan petani, juga untuk memastikan tersedianya bahan pangan selama penerapan karantina wilayah di Papua karena pandemi corona. (Puspen TNI) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah telah menyiapkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit bagi bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ia pun berharap, dari gelontoran dana itu diharapkan bagi para petani dan nelayan bisa mengurangi beban biaya konsumsi keluarga mereka.

Baca: Presiden Perintahkan Prioritas Program Strategis Nasional untuk Pulihkan Ekonomi Akibat Corona

Sehingga, para petani dan nelayan bisa meneruskan usaha guna memenuhi kebutuhan baha pokok masyarakat di tengah pandemi virus corona.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas Insentif bagi Petani dan Nelayan Dalam
Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok, melalui video conference, Kamis (28/5/2020).

"Melalui program subsidi bunga kredit, ini juga sudah kita putuskan, saya kira sudah berjalan pemerintah menyiapkan Rp 34 triliun untuk relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, lewat Mekar, lewat UMI, lewat pegadaian dan perusahaan pembiayaan lainnya," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, ada pun penundaan angsuran dan subsidi pada pemerima bantuan permodalan
yang dilakukan beberapa kementerian seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (LPMUKP).

Baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian
Pertanian.

"Saya yakin ini (penundaan angsuran dan subsidi pada pemerima bantuan permodalan,red) ada," ucap
Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga menyebut, bantuan yang disiapkam bagi para petani dan nelayan bisa
menggunakan instrumen bantuan non fiskal melalui kebijakan supply chain.

Nantinya, Jokowi berharap
para petani dan nelayan bisa terpenuhi kebutuhan bibit hingga alat produksi.

Halaman
123
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas