Kondisi ini dinilanya yang harus dipahami sebagai bagian dari hidup bersama dengan ketidakpastian akibat dampak pandemi corona atau Covid-19.

"Saat ini Indonesia jadi bagian dari negara-negara yang bersama-sama berjuang dan
bahwa menemukan vaksin itu memang menjadi sesuatu yang sangat krusial."

"Kalau kita ingat Flu Spanyol 100 tahun yang lalu kejadiannya bisa lebih dari 2 tahun karena
memang vaksinnya belum ketemu," kata Febrio.

Menurutnya, saat itu selama bertahun-tahun di seluruh dunia terjadi ketidakpastian yang
terus-menerus seperti saat ini. Karena itu, pemerintah juga harus mengantisipasi bahwa

bisa Jadi kalau vaksin Covid-19 belum diketemukan maka tidak tahu sampai berapa lama harus berjuang mengatasinya.

"Terus katakanlah kemudian kita bisa masuk ke kenormalan baru, tapi kenormalan baru
ini jelas bukan sesuatu yang benar-benar normal ketika kita tumbuh 5 persen beberapa
tahun yang lalu. Kenormalan baru ini akan menjadi new normal," ujarnya.

Ekonomi Kuartal II

Lebih jauh Febrio menjelaskan apabila Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
dilonggarkan, kondisinya tidak akan kembali ke normal dulu sebelum ada virus corona
atau Covid-19.

Dia juga menyebutkan, fase bernama new normal sekarang adalah situasi
baru dari sisi fenomena kesehatan, sosial, dan akan berdampak langsung terhadap
perekonomian.

"Aktivitas (ekonomi) jelas akan terhambat, itu sudah mulai terlihat kuartal I dan kuartal II
ini kita masih melihat akan lebih dalam. Walaupun kita terus pantau tiap pekan, kita lihat
kira-kira akan sedalam apa yang terjadi kuartal II," ujarnya.

Baca: Lion Air Group Kembali Berhenti Terbang, Biaya Tes PCR Lebih Mahal dari Tiket Pesawat

Dia menjelaskan, pemerintah melakukan antisipasi dengan cepat, satu di antaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Lalu, tentunya kalau perekonomiannya terdampak sudah pasti sektor keuangannya juga akan terdampak. Sebesar apa inilah yang berusaha untuk kita batasi," kata Febrio.

Baca: Tagihan Listrik di Rumah Raffi Ahmad & Nagita Slavina Capai Rp 17 Juta Per Bulan, PLN Anggap Wajar

Kementerian Keuangan dan kementerian terkait dengan perekonomian semuanya memikirkan bagaimana caranya melakukan respon cepat menangani dampak ekonomi.

"Supaya sedapat mungkin kita tidak terkena dampaknya terlalu negatif bagi perekonomian. Baik di sektor riilnya maupun di sektor keuangannya." (Tribun Network/van/wly)