TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di Indonesia, praktik memberikan jabatan komisaris BUMN pada sejumlah politisi maupun relawan pendukung sudah sangat lazim.

Pada praktiknya, kompetensi komisaris terkadang tidak terkait dengan sektor usaha BUMN tempatnya bernaung.

Beberapa hari lalu, Kementerian BUMN melakukan perombakan besar pada 4 BUMN konstruksi sekaligus, baik posisi direksi maupun komisaris.

Beberapa di antaranya merupakan wajah baru.

Baca: Jabatan Baru Fadjroel Rachman di BUMN, Jadi Komisaris Independen Dampingi Mantan Kapolri

Di kursi komisaris 4 perusahaan konstruksi pelat merah itu, terdapat beberapa nama relawan pendukung Presiden Joko Widodo ( Jokowi), baik saat gelaran Pilpres 2014, maupun di kontestasi Pilpres 2019.

Keempat BUMN karya ini merupakan perusahaan-perusahaan konstruksi yang paling besar baik dari sisi aset maupun kapitalisasi pasar.

Tiga di antaranya merupakan perusahaan negara yang berstatus perusahaan terbuka atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca: Begini Reaksi Refly Harun saat UAS Ngaku Diperlakukan Buruk BUMN: Kalau Dukung Petahana Lebih Lancar

Berikut daftar relawan Jokowi saat Pilpres di kursi komisaris BUMN Karya:

Andi Gani Nena Wea (Komisaris PT PP)

Menteri BUMN Erick Thohir kembali menunjuk Andi Gani Nena Wea menjadi Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Selama ini Andi Gani dikenal sebagai relawan Jokowi.

Dikutip dari laman resmi PT PP, Andi Gani merupakan aktivis buruh.

Dia sempat menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia.

Saat kontestasi Pilpres 2019, Andi Gani ikut aktif terjun dalam penggalangan massa buruh pada beberapa acara kampanye dan menjadi Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi.

Diberitakan harian Kompas, 15 Juli 2019, sarjana hukum jebolan Universitas Atmajaya Yogyakarta ini ikut menggerakkan massa buruh di acara Visi Indonesia 2019-2024 di Sentul International Convention Center, Bogor.

Andi Gani memimpin hadirin membacakan deklarasi anak bangsa.

Dalam deklarasi ini antara lain dinyatakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, serta menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat untuk Indonesia maju adil dan makmur.

Setelah kemenangan Jokowi, dikutip dari Harian Kompas, 20 Oktober 2020, Andi Gani diplot menjadi Ketua Panitia Pelaksana Syukuran Inaugurasi Presiden-Wapres 2019-2024.

Dalam rekam jejaknya, Andi Gani juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Olahraga Indonesia dan Senior Advisor PT Indika Energi Tbk.

Dia juga memiliki perusahaan sendiri, yakni PT Anugerah Dinamika Abadi yang kantornya tercatat berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Fadjroel Rachman (Komisaris Waskita)

Sosok Fadjroel Rachman sendiri merupakan wajah lama di lingkaran kekuasaaan.

Saat Pilpres 2014 silam, dia sempat menjadi relawan pemenangan Jokowi.

Lalu setahun setelah Jokowi memimpin di periode pertama, dirinya diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya.

Sebelum masuk menjadi pendukung Jokowi, Fadjroel sempat malang melintang menjadi aktivis, termasuk sebagai aktivis 1998 (aktivis 98) yang terlibat dalam demonstrasi menuntut penurunan Presiden Soeharto.

Lalu di masa Presiden SBY, Fadjroel dikenal sangat vokal mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kemudian saat kontestasi Pilpres 2009, pria asal Banjarmasin ini sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) independen, menantang calon-calon yang diusung partai politik.

Namun langkahnya kandas karena uji materi terkait calon presiden dari jalur independen ditolak di Mahkamah Konstritusi (MK).

Saat itu, Fadjroel menggugat UU Nomor 23 Tahun 2003 di mana setiap calon harus melalui partai politik.

Viktor S Sirait (Komisaris Waskita)

Viktor S Sirait lebih dikenal sebagai Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).

Saat Pilpres 2019 lalu, Viktor juga sempat menjabat sebagai Ketua Panitia Rapat Umum Relawan Jokowi.

Bara JP adalah perkumpulan aktivis dari lintas profesi, akademisi dan pegiat demokrasi yang didirikan untuk mempelopori Jokowi, yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014.

Bisa dibilang, Bara JP merupakan salah satu barisan pendukung pertama Jokowi sebelum Pilpres 2014.

Di Pilpres 2019, relawan Bara JP juga kembali turun gunung memenangkan Jokowi mengalahkan pesaingnya Prabowo Subianto.

Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN karya itu sejak April 2015 atau beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya.

Viktor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB.

Selain di Waskita, dirinya juga sempat menjabat sebagai komisaris utama di PT Mitra Taruli Perkasa, sebuah perusahaan yang bergerak di mekanikal elektrik, lalu di PT Hexindo Multi Utama.

Dilihat di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, PT Mitra Taruli Perkasa tercatat sempat memenangkan tender pembangunan rumah susun Pemkot Batam dengan nilai pagu proyek Rp 28,17 miliar dari dana APBN tahun 2019.

Lukman Edy (Komisaris Hutama Karya)

Lukman Edy merupakan seorang politisi kawakan.

Dia merupakan mantan Sekjen Partai PKB yang sempat menjabat sebagai Direktur Saksi Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Di PT Hutama Karya (Persero), Lukman tercatat menjabat sebagai wakil komisaris utama, mendampingin Komisaris Utama HK Budiman yang merupakan mantan KASAD tahun 2013 silam.

Lukman juga pernah menjabat sebagai anggota kabinet di era Presiden SBY yakni Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2006-2009.

Karir politiknya juga banyak dihabiskan sebagai anggota dewan. Dia dua kali lolos ke Senayan yakni pada periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari dapil Riau.

Profil 4 Komisaris Baru Adhi Karya

Berikut profil empat komisaris baru PT Adhi Karya setelah dirombak oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 pada Kamis (4/6/2020), Dewan Komisaris PT Adhi Karya dirombak.

Dalam perombakan itu, terdapat empat komisaris baru menggantikan komisaris lama. 

Mayjen (Purn) TNI, Dody Usodo Hargo sebagai Komisaris Utama menggantikan Fadjroel Rahman, Cahyo R Muzhar sebagai komisaris menggantikan Bobby A A Nazief, Yustinus Prastowo sebagai komisaris menggantikan Wicipto Setiadi, dan Widiarto sebagai komisaris menggantikan Rildo Ananda Anwar.

Baca: Siapa Dody Usodo Hargo? Komisaris Utama PT Adhi Karya yang Gantikan Fadjroel Rahman

Berikut profil dari 4 komisaris baru PT Adhi Karya:

1. Mayjen (Purn) TNI Dody Usodo Hargo

Dody Usodo Hargo merupakan mantan Perwira TNI AD. 

Terakhir ia menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun) melalui mutasi Panglima TNI Hadi Tjahjanto dengan Nomor Nomor Kep/292/III/2019, tanggal 19 Maret 2019.

Setelah pensiun, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Baca: Sebut Nama Fadjroel dalam 37 Blunder Pemerintah soal Virus Corona, Effendi Gazali: Senyum Saja Pak

Semasa di TNI, Dody Usodo Hargo menjabat sebagai Staf Khusus Kasad.

Beberapa jabatan strategis pernah diemban Dody Usodo Hargo antaralain Wakil Komandan Jenderal Akademi Militer TNI pada 4 Januari 2018 dan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 23 November 2016.

Dikutip dari TribunJabar, Dody sebelumnya juga pernah menjadi dosen di Seskoad dan pernah menjadi Komandan Korps Siswa (Dankorsis).

Dody Usodo Hargo lahir di Kertosari, Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada 5 Maret 1961.

Ia lulus dari Akmil di tahun 1984 dan berpengalaman dalam bidang Infanteri.

Masa kecil Dody Usodo sampai dengan usia 11 tahun berdomisili di Sumbar, karena bapaknya berdinas di sana selaku prajurit TNI AD.

Menamatkan pendidikan SD di SDN Trayu tahun 1973 dan SMP Perkebunan Merbuh tahun 1976 (Singorojo, Kabupaten Kendal).

Selanjutnya menamatkan SMAN 1 Kendal tahun 1979/1980 atau yang sekarang menjadi SMAN 1 Kendal, yang merupakan satu-satunya SMA Negeri se-Kabupaten Kendal dan menyelesaikan S1 dalam bidang ilmu pemerintahan tahun 2000, dan S2 bidang sumber daya manusia tahun 2012.

2. Cahyo R Muzhar

Cahyo Rahardian Muzar merupakan pejabat di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelum menjabat sebagai Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo pernah menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirjen AHU. 

Ia juga pernah menduduki jabatan Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI). 

3. Yustinus Prastowo

Dikutip dari Kompas.com, Yustinus Prastowo merupakan staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Ia dikenal sebagai akademikus sekaligus praktisi perpajakan di Tanah Air.

Pria kelahiran Yogyakarta itu malang melintang sebagai Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis ( CITA).

Dikutip dari laman resmi CITA, Prastowo mengawali karier sebagai abdi negara di Direktorat Jenderal Pajak (1997-2010).

Baca: Adhi Karya Renovasi RS Akademik UGM untuk Jadi RS Darurat Covid-19

Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tersebut kemudian terjun sebagai aktivis sosial dan terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi dan penelitian, di antaranya bersama perkumpulan Prakarsa, Komisi Anggaran Independen (KAI), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Tifa Foundation, Oxform, dan The United States Agency for International Development (USAID).

Pengalaman di dunia konsultan diperoleh saat bergabung sebagi Tax Manager di SF Consulting, Tax Partner di RSM AAJ, dan Senior Advisor di Enforce Advisory.

Sejak 2014, ia mendirikan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif.

Prastowo juga terlibat dalam kelompok kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pokja APBN) Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla (2014), menjadi anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP) Kementerian Keuangan (2015), dan sebagai Anggota Penasihat Tim Reformasi Perpajakan serta Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan sejak Desember 2016.

Pada 13 April 2020, Yustinus Prastowo diangkat sebagai Staf Khusus Menkeu Sri Mulyani di bidang Komunikasi Strategis.

4. Widiarto

Widiarto merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Berdasarkan laman resmi Kementerian PUPR, saat ini Widiarto menjabat sebagai Inspektur Jenderal KemenPUPR. 

Widiarto lahir di Yogyakarta tahun 1960. 

Sebelum menduduki jabatan Inspektur Jenderal KemenPUPR, Widiarto pernah menduduki sejumlah jabatan yakni Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR. 

Widiarto menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Hidroteknik di Universitas Gadjah Mada Tahun 1987 dan  S2 Pengembangan Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung pada tahun1998. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com : https://money.kompas.com/read/2020/06/08/091216126/daftar-relawan-jokowi-saat-pilpres-di-kursi-komisaris-bumn-karya?page=all#page2