Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menyambut era New Normal, sektor agribisnis pun menghadapi sejumlah tantangan untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Untuk menyiasati tantangan tersebut, sektor pertanian tentunya harus jeli melihat peluang, satu di antaranya menerapkan business model.

Seperti disampaikan Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam agenda Dialog Agribisnis Seri #1 bertajuk 'Tantangan dan Peluang Agribisnis di Era New Normal' yang digelar secara virtual, Kamis (11/6/2020) sore.

Business model ini nantinya tidak hanya meningkatkan level produk sektor pertanian saja, namun juga taraf hidup para petaninya.

Baca: Geluti Bisnis Clocthing, Adit Adiyatma Raih Omzet Dua Kali Lipat di Masa Pandemi

Baca: Pelaku UKM Bisa Memanfaatkan Teknologi untuk Kelola Keuangan Bisnis

"Kita perlu melihat business model untuk pertanian, pertanian tidak bisa dalam skala usaha, mesti ada ekonomi upskillnya," ujar Eko, pada kesempatan tersebut.

Menurutnya, langkah dalam menerapkan business model ini bisa dimulai dari pembentukan cluster pertanian berskala besar.

Pemodelan ini, kata dia, sukses diimplementasikan pada industri kelapa sawit.

"Ini terbukti sukses di kelapa sawit, industri kelapa sawit kita, karena bisnis modelnya ekonomi upskilling, Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia," tegas Eko.

Baca: Covid-19 Bikin Pahit Bisnis Airline, Garuda Tujuan Pontianak Pernah Hanya Terbangkan 4 Penumpang

Namun ia melihat kepemilikan industri ini masih didominasi kalangan pengusaha dan kecil sekali kemungkinannya bagi masyarakat.

"Cuma sayangnya, di kelapa sawit ini kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki itu kecil sekali," jelas Eko.

Oleh karena itu, ia pun berharap BUMN bisa masuk ke dalam industri ini dengan membentuk lembaga khusus yang berfokus pada bidang pertanian.

Hal itu agar lembaga tersebut bisa memfasilitasi para petani untuk tergabung dalam cluster pertanian dan mendapatkan porsi yang cukup dalam kepemilikan usaha.

Karena Eko menilai bahwa selama ini pihak swasta sulit memberikan porsi besar bagi petani kecil, lantaran ingin meraih keuntungan.

"Pemerintah harus membentuk badan usaha, karena kalau swasta (yang mengelola) kelihatannya sulit karena harus mencari keuntungan, dan sulit untuk swasta memberikan porsi yang cukup besar kepada masyarakat atau petani," papar Eko.

Lebih lanjut ia kembali menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang concern pada peningkatan sektor pertanian serta kesejahteraan petani.

"Kami menyarankan agar pemerintah membentuk BUMN di sektor pertanian yang mengkoordinir pertanian atau cluster pertanian dalam skala besar, namun memberikan share yang cukup mumpuni," pungkas Eko.