Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat tren perlambatan Utang Luar Negeri (ULN) swasta masih berlanjut.

Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, utang luar negeri swasta pada akhir April 2020 tumbuh sebesar 4,2 persen dibanding periode sama tahun lalu (year on year/yoy).

"Melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,7 persen (yoy)," ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Baca: Naik Terus, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.600 Triliun Lebih

Baca: Jangkau Pasar Lebih Luas, Pemerintah Ingin Cetak Ahli Marketing Digital

Menurutnya, perkembangan ini disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan utang luar negeri lembaga keuangan di tengah stabilnya pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan.

Pada akhir April 2020, utang luar negeri lembaga keuangan terkontraksi 4,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya 2,4 persen (yoy).

Sementara itu, utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan sedikit meningkat dari 7,0 persen (yoy) pada Maret 2020 menjadi 7,3 persen (yoy) pada April 2020.

"Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan," kata Onny.

Onny menambahkan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2020 sebesar 36,5 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 34,6 persen.

Di samping itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,9 persen dari total utang luar negeri.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," pungkasnya.