Dalam hal ini, karena Pertamina harus mengembangkan perusahaan.

Sedangkan di sisi lain, financing internal grup Pertamina, memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan ekuitas grup holding.

“Go public adalah salah satu cara untuk ekspansi bisnis, yaitu dengan mengambil dana dari publik. Dengan go public, ekspansi akan lebih cepat , misal untuk eksplorasi sumber-sumber minyak baru,” jelasnya.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menegaskan, Pertamina tidak berencana untuk menjual atau privatisasi saham PT Pertamina (Persero).

Dia menegaskan bahwa Pertamina adalah BUMN yang 100 persen milik Pemerintah Indonesia.

Untuk IPO di Subholding atau Anak Perusahaan masih perlu kajian yang mendalam, juga proses yang akan sangat panjang.

Terkait restrukturisasi, Fajriyah juga menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada perpindahan aset dari Pertamina ke Subholding maupun Anak Perusahaan.

Sehingga status aset-aset strategis tetap di Pertamina, sebagai contoh kilang. Begitu pula dengan aset migas yang dikelola Pertamina, tetap dikelola oleh KKKS group Pertamina yang sudah ditunjuk Pemerintah.

Fajriyah memastikan bahwa Pertamina saat ini sedang fokus untuk adaptif, berjuang menghadapi tantangan bisnis ke depan dan memenangkan kompetisi di masa yang penuh ketidakpastian ini.

Restrukturisasi yang terjadi di Pertamina saat ini adalah dalam rangka membuat bisnis Pertamina menjadi lebih lincah, fokus dan cepat dalam pengembangan kapabilitas kelas dunia di bisnisnya masing-masing.

Dengan demikian, diharapkan Pertamina dapat mengakselerasi pertumbuhan skala bisnis menjadi perusahan global energi terdepan dengan nilai pasar $100bn serta menjadi penggerak pengembangan sosial.

"PT Pertamina (Persero) juga tetap menjadi BUMN yang berkomitmen untuk menjamin dan menyalurkan ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri, untuk kemakmuran rakyat Indonesia," kata Fajriyah.