Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Abdul Hakim Bafagih merekomendasikan empat gagasan dalam pemulihan pariwisata Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, kata Hakim, pemerintah harus serius membangun membangun big data di sektor pariwisata.

"Tujuannya adalah mengatasi masalah akurasi real time database pariwisata karena ini selalu menjadi persoalan di periode periode sebelumnya kita masih belum memiliki data real-time yang mudah diakses," kata Hakim, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurutnya, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun beberapa hotel dinilai belum optimal secara menyeluruh.

Baca: Resmi, Protokol Kesehatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disahkan Pemerintah

Ia menyebut, big data nanti juga akan mengumpulkan informasi pelaku pariwisata hingga pihak terkait, sehingga pemerintah bisa dengan mudah memberikan bantuan kepada pelaku pariwisata.

Baca: Pulihkan Pariwisata Akibat Covid-19, Pemerintah Fokus pada Sektor Wisata Nusantara

"Big data juga berguna untuk memetakan keramaian pariwisata. Pemerintah bisa melihat daerah mana yang pariwisatanya perlu perbaikan maupun promosi demi menggenjot nilai pariwisata daerah," kata Hakim. 

"Dengan demikian negara bisa menentukan target pencapaian dalam dunia pariwisata. Yang terakhir kita juga bisa menentukan program, kita bisa menentukan goals," sambung politikus PAN itu.

Rekomendasi kedua, kata Hakim, diperlukan keberadaan Indonesia Tourism Fund agar Indonesia memiliki dana talangan saat menghadapi krisis seperti Covid-19.

"Asal dana bisa dari tourism unicorn, tourism investment dan spending para turis," ucapnya.

Nantinya, Kementerian Pariwisata berperan untuk mengatur besaran dana dan mengelola dana tersebut.

"Jadi kementerian ini merumuskan regulasi pengelolaan dana CSR, besarannya berapa kemudian nanti ditaruh di mana dan cara bagaimana, termasuk ada sistem digital dalam pengelolaan dana CSR ini," paparnya.

Ketiga yaitu sertifikasi destinasi new normal, karena masyarakat saat ini mencari tempat pariwisata yang aman dari penyakit, termasuk Covid-19.

Oleh karena itu, Hakim menyarankan agar ada tim kurasi yang menilai dan memberikan sertifikat rekomendasi daerah tersebut layak dikunjungi dan aman bagi wisatawan.

"Ketika sudah dikurasi, diterbitkan regulasinya dan kalaupun ternyata perlu dibikin lembaga dalam melakukan ini, bikinlah lembaga sertifikasi destinasi," kata Hakim.

Terakhir adalah pembangunan super apps wisata Indonesia.

Hakim menyebut, aplikasi ini diharapkan membantu para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri saat berwisata.

Aplikasi tersebut, dinilai Hakim dapat berisi helpdesk atau fitur bantuan apabila wisatawan mengalami masalah, termasuk saat menerapkan new protokol kesehatan.

"Nanti yang terakhir adalah marketplace supply dan demand," ujar Hakim.