Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengaku optimistis dapat mencapai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini di tengah masa pandemi Covid-19.

"Selama lima bulan pandemi ini, Bank BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp56 triliun, dari target sebesar Rp120 triliun. Kami optimis, KUR akan tersalurkan seluruhnya hingga akhir tahun," ucap Supari di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (6/7/2020).

Tidak hanya fokus pada KUR, Bank BRI juga menyiapkan langkah strategis penyelamatan pelaku UMKM dan implementasi program PEN, dan tetap menyalurkan kredit UMKM.

Bagi Supari, ketika aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali menggeliat, UMKM harus ditopang dengan permodalan baru.

Baca: BRI Berikan Transfer Knowledge ke Bukopin

Baca: Gandeng Google Cloud, BRI Makin Canggih Berdayakan UMKM

Baca: Gerakan Pakai Masker, Bank BRI Dukung Aktivitas Ekonomi Pasar Tradisional

"Kita akan mengimplementasikan seluruh kebijakan PEN. Salah satunya, subsidi bunga untuk memperpanjang nafas usaha UMKM", kata Supari

Begitu juga dengan skema penjaminan yang nantinya diperuntukkan untuk akselerasi recovery usaha milik UMKM.

"Bank BRI akan terus mendampingi dan memberdayakan UMKM. Bahkan, ketika nasabah melakukan perubahan usaha dari offline ke online dengan tujuan efisiensi", urai Supari.

Supari meyakini, langkah BRI ke depan akan lebih cepat lagi dalam proses akselerasi implementasi kebijakan PEN.

"Selama Mei-Juni 2020 kita sudah menyelamatkan sebanyak 2,7 juta UMKM dengan nilai kredit sebesar Rp110 triliun", tambah Supari.

Sementara Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan, hingga saat ini baru ada empat bank yang telah mengajukan klaim atas dana talangan dalam program PEN untuk sektor UMKM.

Keempat bank tersebut di antaranya Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BPD Kaltimtara.

"Sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) kami terus mendorong agar bank-bank penyalur KUR agar segera melakukan klaim ke pemerintah", kata Prof Rully.

Pasalnya, jika tidak ada klaim yang diajukan, akan terjadi keterlambatan pembayaran pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank penyalur.

"Sementara Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar Kementerian dan Lembaga (K/L) mempercepat realisasi dan pencairan dana PEN khusus KUMKM yang dipatok sebesar Rp123,46 triliun", pungkas Prof Rully.