Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Real Estate Indoneisa (REI) Totok Lusida menyampaikan permasalahan tata ruang dan pertanahan kerap berubah setelah izin dikeluarkan.

Hal ini menurutnya menghambat proses sertifikasi tanah dan pembangunan.

"Ada yang sudah keluar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi tiba-tiba tata ruangnya berubah," kata Totok dalam webinar bertajuk akselerasi pemulihan properti, Kamis (23/7/2020).

Baca: Percepat Target Rumah Subsidi, REI Minta Relaksasi Kebijakan

REI, terang Totok, berharap adanya kepastian hukum bagi lokasi yang telah memiliki izin usaha jika terjadi perubahan peruntukan ruang akibat Peninjauan Kembali (PK) dokumen tata ruang dan izin lokasi/sertifikat oleh pelaku pembangunan tidak dapat digugat pihak lain.

Totok juga menyoroti proses sertifikat tanah yang masih terkendala biaya dan memakan waktu.

"Perlunya percepatan pengurusan pemecahan sertifikat tanpa adanya pungli. Optimalisasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) agar pendaftaran tanah dapat dipercepat berkurangnya gugatan kepemilikan tanah," harapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyampaikan permasalahan tata ruang degenerate terjadi di daerah.

"Kita kan persetujuan substansi saja sampai di Jakarta. Saya ingin membuat supaya nanti tata ruang lebih partisipatif dalam menyusunnya. Jadi jangan Bupati, Dinas Tata Ruang, Bappeda saja yang menyusun tapi harus lebih partisipatif sehingga tidak terjadi izin yang sudah ada tata ruang berubah," urai Sofyan.

Menteri ATR mendorong REI proaktif terkait proses pembuatan tata ruang dengan cara partisipatif.

"Saya ingin mengajak Dirjen Tata Ruang supaya dibikin Komite jadi ada komisi tata ruang di banyak daerah yang melibatkan banyak pihak," tutur Sofyan.

Dengan begitu, tata ruang bisa mencerminkan kondisi yang ideal atau sesuai harapan.