Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan Kementerian BUMN tengah meminta perusahaan negara agar menyerap anggaran belanja untuk produk UMKM.

"BUMN spendingnya lumayan besar. Arahan Pak Menteri (Erick Thohir) tolong dipastikan spending kita lebih diprioritaskan membeli barang-barang UMKM. Pak Menteri strong sekali ke sini," kata Budi saat diskusi virtual, Sabtu (1/8/2020).

Baca: Epson Optimistis Printer Label Terbarunya Mampu Penuhi Kebutuhan UMKM

Budi menekankan agar belanja produk UMKM dilakukan sejak proses front desain bukan saat procurement.

"Arahan Pak Menteri ini ke dirut-dirut BUMN," Budi menambahkan.

Selain itu, untuk BUMN dengan proyek besar seperti Pertamina juga diminta mengoptimalkan komposisi bahan baku lokal atau TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri).

Budi menyampaikan perihal penggunaan TKDN ditangani tim di bawah Kemenko Maritim dan Investasi (Marves).

"Kita beberapa kali koordinasi dengan Marves, kemarin di audit seperti proyek besar refinery Pertamina. Telkom juga itu kan capexnya besar. Dari sana terlihat beberapa opportunity yang bisa dilakukan," ucap Budi.

Budi juga menyerukan adanya sanksi denda bagi proyek BUMN yang tidak memenuhi syarat minimal TKDN sebesar 30 persen.

"Jadi referensi dari Pak Presiden dan Pak Menteri jelas. Harga lebih mahal sedikit asalkan dalam negeri, kita ambil. Jadi bukan untuk keluar. Contohnya bahan baku untuk obat yang dikonsumsi baiknya dari dalam negeri," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka ruang kepada pelaku UMKM untuk menjadi supplier atau vendor dari BUMN.

Tiko, sapaannya menjelaskan pertemuan antara BUMN dan UMKM ini diwadahi melalui platform digital PaDi UMKM yang bertujuan mempermudah UMKM dalam mengakses pasar.

"Ada sekitar Rp 18,52 Triliun pembelian BUMN yakni baik Capex maupun Opex ini akan diberikan kepada para pelaku UMKM. Ini kita akan segera launching di bulan Agustus," katanya.

Wamen BUMN berharap para pelaku UMKM lokal yang telah tersertifikasi dan masuk di katalog Kementerian Koperasi dan UKM bisa menjadi supplier yang preferred ke BUMN.

Baca: Dukung Program UMKM, Pengembang Hadirkan Ini untuk Fasilitasi Pengusaha di Jawa Barat

"Usaha yang bisa disalurkan misalnya catering, seragam, berbagai produk-produk pendukung dalam hal manufaktur. Diharapkan ini bisa menjadi katalis bagi demand baru," kata Tiko.

Dia mencatat setidaknya ada 72.189 UMKM penyedia yang akan menyalurkan produknya ke BUMN dengan rerata nilai proyek per UMKM sebesar Rp 250 juta.