TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu segmen yang mengalami perlambatan paling dalam saat pandemi Covid-19.

Pemerintah dan perbankan diminta untuk lebih menggencarkan sosialisasi stimulus pembiayaan agar mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sektor tersebut.

Baca: LKPP Dorong Pengadaan Barang di Bawah Rp 200 Juta oleh Instansi Pemerintah Lewat UMKM

Baca: Mulai Sekarang UMKM Resmi Bisa Ikut Pengadaan dan Jasa Pemerintah

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Ina Primiana mengatakan pemerintah dan perbankan telah cukup maksimal mendorong pemulihan ekonomi di sektor UMKM, walau belum secara sempurna.

Sebetulnya pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap UMKM yang cukup besar, tetapi penyerapannya baru 30 persen dari anggaran pemerintah yang sebesar Rp 123 triliun.

“Perlu didorong kembali agar penyerapan tidak berjalan lamban. Di satu sisi UMKM butuh dana di sisi lain perbankan tersedia dana. Perlu dicari cara bagaimana mempertemukan supply dan demand ini,” ujar Ina, Selasa (18/8/2020).

Ina menilai, pemerintah perlu melakukan pendekatan dan sinergi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk melakukan percepatan (penyaluran).

“Mungkin ada UMKM yang belum tahu PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), karena banyaknya program pemerintah sehingga UMKM tidak mengerti. Jadi perlu digencarkan sosialisasi program-program stimulus untuk UMKM agar tinggi serapan dananya.”

Dia menuturkan perlu dipersiapkan pula cara-cara efektif di daerah dalam penyaluran dana sehingga tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19. Perlu ada perbaikan data UMKM di tingkat provinsi dan kabupaten kota sehingga pelaku UMKM tidak harus mendaftar secara fisik untuk menghindari kerumunan.

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Jumat (14/8) menegaskan dukungannya untuk UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan dan penempatan dana di perbankan.

Menurut Ina, pemerintah dapat membantu pelaku UMKM bertemu dengan pasar yang lebih luas. Sebab pelaku UMKM tidak hanya sekedar membutuhkan bantuan fiskal melainkan akses pasar. Perlu ada dukungan yang mempertemukan demand produk UMKM, misalnya dengan pemerintah, pelaku usaha besar dan BUMN.

Kepercayaan terhadap produk UMKM perlu ditingkatkan dengan terus menerus memperbaiki kualitas agar dapat bersaing dengan produk impor. Pemerintah harus memberi kepercayaan dan tempat pada produk UMKM agar dapat memenuhi pasar domestik serta diutamakan dalam belanja pemerintah, BUMN dan usaha besar.

Ina menambahkan, perbankan seperti Himbara dapat bekerja sama dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dengan skema channeling, dengan menggunakan data platfom e-commerce yang ada di Indonesia.

Hal senada dikatakan Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia.

“Perbankan perlu lebih menggencarkan sosialisasi terkait stimulus dan keringanan pembiayaan untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Karena banyak UMKM yang belum tahu mengenai program tersebut. Oleh sebab itu permintaan terhadap kredit perbankan turun seperti data yang dirilis BI.”

Selain itu, UMKM juga memerlukan pendampingan, karena masalah mereka bukan hanya permodalan saja.
“Namun juga masalah penjualan atau pemasaran. Meskipun UMKM sudah memiliki modal, tetapi yang beli masih sepi pada masa adaptasi kebiasaan baru ini (new normal). Walaupun sudah lebih baik dibanding masa PSBB. Jadi artinya tetap saja bisnis tidak sukses walaupun sudah punya akses terhadap dana.”

Faisal menambahkan agar stimulus pembiayaan untuk UMKM dapat lebih dioptimalkan maka dari sisi permintaan perlu diperbaiki.

“Nah supaya usaha yang dijalankan lancar, maka harus ada yang beli dan mekanisme penyaluran kredit lewat perbankan coverage-nya perlu diperluas. Selain itu, juga perlu ada pendampingan.”