Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, bantuan presiden produktif usaha mikro sebesar Rp.2,4 juta akan diluncurkan pada Senin (24/8/2020).

Menurutnya banpres produktif itu akan secara langsung diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Rencananya hari Senin akan diluncurkan di istana oleh Presiden. Ada 1 juta usaha mikro yang sudah siap besok dan target kita bulan Agustus, akan ada 4,5 juta pelaku usaha yang akan menerima bantuan tersebut. Akhir September 9,1 juta," kata Teten saat rakor tingkat menteri di Bali, Jumat (21/8/2020).

Baca: Pemerintah Kucurkan Banpres Produktif Untuk 9,1 Juta Pengusaha Kecil dan Mikro Mulai Pekan Depan

Dia menjelaskan pandemi Covid-19 membuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami masalah besar, yaitu terkait pembiayaan dan menurunnya permintaan. 

Untuk itu, pemerintah mendorong UMKM untuk melakukan adaptasi dan inovasi produk, menyesuaikan dengan permintaan market baru.

"Permasalahan yang dihadapi adalah terkait pembiayaan. Yang kedua, masalah menurunnya permintaan. UMKM dalam menghadapi covid ini harus melakukan adaptasi dan inovasi produk, sesuai dengan permintaan market yang baru," tegas Menkop.

Baca: Data Jadi Kata Kunci Banpres Produktif Usaha Mikro Tepat Sasaran

Menurut Teten, dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KemenkopUKM telah menjalankan program gerakan belanja di warung tetangga untuk memperkuat warung tradisional yang mengalami kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern. 

Program tersebut, kata Teten, akan menjadi rantai distribusi pangan, dan bisa menstabilkan harga pangan. 

Pada tahap awal dilakukan di Jabodetabek kerjasama dengan BGR, yang memiliki aplikasi digital untuk mensuplai kebutuhan sembako ke warung-warung.

"Kita ingin ini kedepan menjadi rantai distribusi pangan, yang bisa kita gunakan untuk keperluan stabilisasi harga pangan," paparnya.

MenkopUKM menjelaskan, program kedua adalah laman khusus UMKM dan bela pengadaan kerjasama dengan LKPP, untuk meningkatkan demand. 

Pihaknya mendorong Kementerian dan Lembaga mengoptimalkan belanjanya kepada sektor UMKM. 

Karena menurutnya, dari Rp.321 triliun anggaran, baru 18 persen kementerian dan lembaga yang membelanjakan produk UMKM.

"Ada 321 triliun, sekarang ini baru 18 persen K/L yang belanja produk UMKM. Jika dioptimasikan maka UMKM permintaan terhadap produknya. Presiden dari awal Februari sudah ada instruksikan agar K/L belanja produk UMKM dan sekarang secara teknis yang sudah dimungkinkan," ujarnya.

Selain itu, kata Teten, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian BUMN membentuk pasar digital BUMN. 

Menurutnya, belanja BUMN dibawah Rp.14 miliar untuk produk UMKM. Hal tersebut akan menaikkan marketing produk-produk UMKM.

MenkopUKM juga melaporkan penyerapan restrukturisasi dan pembiayaan investasi koperasi melalui LPDB-KUKM yang mencapai 61,34 persen dan ditargetkan 100 persen pada bulan September mendatang.