Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTYA - PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)  akan melakukan penambahan modal perseroan melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issues.

Rencana rights issue tersebut akan disampaikan saat JSKY menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor operasional perseroan di Jl Raya Cicadas, Gunung Putri, Bogor, pada 24 September 2020 mendatang.

Berdasarkan pengumuman perseroan di web Bursa Efek Indonesia (BEI), adapun agenda RUPSLB di antaranya persetujuan pembatalan right issues tahap pertama yang sebelumnya sudah disetujui RUPSLB pada 25 Juli 2019 karena telah melewati batas waktu berlaku 12 bulan dari tanggal persetujuan, dan rapat untuk memperoleh kembali persetujuan RUPSLB melaksanakan penawaran umum terbatas atau right issues tahap 2.

JSKY berencana untuk menerbitkan saham baru sebanyak 1.699.448.100 lembar dengan nilai nominal Rp 50 per lembar saham.

Baca: Asosiasi Emiten Minta Pemerintah Beri Perhatian Lebih ke Industri Pasar Modal

Dengan penawaran itu JSKY menargetkan akan mendapatkan tambahan modal sekitar Rp 84,97 miliar melalui mekanisme penawaran umum terbatas.

Rencana JSKY seluruh dana yang terhimpun akan digunakan untuk penambahan modal kerja perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi.

“Penambahan modal akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan,” ujar Frisky Kurniawan, Sekretaris JSKY, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Right issues merupakan peluang bagi pemegang saham untuk meningkatkan kontribusi.

Apabila pemegang saham tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), maka persentase kepemilikan saham secara keseluruhan diperkirakan akan terdilusi sebesar maksimum 45,54 persen.

JSKY adalah emiten fokus pada industri energi terbarukan.

Teknologi energi terbarukan saat ini sedang trend dan menjadi pasar yang prospektif di seluruh dunia.

Selain memproduksi dan memasarkan panel surya, JSKY tahun ini juga mengerjakan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya di berbagai daerah.

Diantaranya kontrak proyek pembangkit listrik tenaga surya di Merauke, Papua, dan Sorong, Papua Barat, dengan nilai kurang lebih Rp 500 miliar.