TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada dunia industri dan masyarakat luas guna mengawal pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur agar tetap menjadi penggerak utama bagi ekonomi nasional.

Salah satu langkah strategi yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan Zona Integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca: Menperin Agus Gumiwang Usulkan Pajak Pembelian Mobil Baru 0 Persen

Baca: Kemenperin Usul soal Relaksasi Pajak Mobil Baru, Ini Respons Astra Daihatsu Motor

Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan melakukan peninjauan ke Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) di Semarang sebagai salah satu unit satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian untuk melihat kesiapannya dalam menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada kesempatan tersebut, Arus menyampaikan komitmen dari unit satuan kerja Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Unit Satuan Kerja Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Hal ini dalam rangka menciptakan seluruh aparatur yang dapat turut mendorong kinerja sektor industri nasional agar semakin berdaya saing global,” kata Arus dalam keterangannya, Kamis (17/9).

“Pada era digital ini masyarakat menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima, hal ini akan diterapkan pada seluruh unit satuan kerja Kementerian Perindustrian,” lanjutnya.

Ia bilang sejak tahun 2005, Kementerian Perindustrian telah menjalankan serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Arus meyakini, pembangunan Zona Integritas melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin, akan mampu menciptakan kinerja yang unggul dan berkomitmen memacu kinerja industri nasional.

“Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu berada dan melakukan kegiatannya,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Kementerian Perindustrian, Pranata, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang yang dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya.

Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, Ali Murtopo Simbolon, menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan program Zona Integritas dalam rangka membawa BBTPPI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Artikel Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Bantu genjot kinerja industri, Kemenperin dorong reformasi birokrasi