TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pupuk bersubsidi kembali mengalami kelangkaan. Kondisi ini pun menjadi keluhan bagi para petani karena sangat berdampak pada produksi pertanian.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Menurutnya, ia mendapatkan banyak keluhan dari petani.

"Saya dapat keluhan, dan bukan saya saja (yang dapat keluhan, tapi anggota Komisi IV lainnya), yang paling besar itu Jawa Timur sama Jawa Tengah dalam kelangkaan pupuk," ujar Sudin dalam rapat kerja, Senin (21/9/2020).

Baca: Pupuk Indonesia Gandeng Sejumlah Pemangku Kepentingan untuk Awasi Pupuk Bersubsidi

Sudin menjelaskan, persoalan ini memang sudah coba diatasi dengan program Kartu Tani. Namun, tetap saja pelaksanaan Kartu Tani dirasa kurang maksimal.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengaduan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani juga tak berjalan baik. Sehingga, untuk sementara program ini ditahan lebih dulu.

"Kemarin dapat penjelasan dari Kementan untuk penggunaan Kartu Tani ditunda sampai Desember 2020,” kata Sudin.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan untuk petani tak lagi kesulitan mendapat pupuk bersubisidi. Ini dilakukan dengan penambahan anggaran pupuk bersubsudi.

"Atas support Komisi IV, pemerintah telah menyetujui penambahan pupuk dan tinggal administrasi sepenuhnya belum," kata dia.

Ia memastikan, penyelesaian masalah administrasi akan dilakukan dengan cepat. Syahrul juga meyakini, persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini bisa rampung dalam waktu satu minggu.

"Tapi semua proses sudah kita lewati dan langkah dilapangan sudah kami sikapi. Saya akan urus satu minggu ini dan kita akan selesaikan,” pungkas Syahrul.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pupuk Bersubsidi Langka, Mentan Janji Bakal Tuntaskan dalam 1 Minggu"