Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, terus memantau dampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta sejak jilid I pada Maret 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, orang-orang di perkotaan sudah memiliki pengalaman soal PSBB selama sekitar 6 bulan.

"Saya melihat begini, masyarakat terutama di daerah perkotaan, mereka sudah cukup berpengalaman dan memahami kondisi PSBB karena sudah berlangsung semenjak bulan Maret, April lalu," ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (22/9/2020).

Karena itu, mereka sekarang sudah mulai bisa melakukan kombinasi mulai kerja dari rumah atau work from home atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya dengan kondisi tetap menjaga protokol kesehatan.

Baca: Defisit APBN Melonjak, Pembiayaan Anggaran dari Utang Melesat 131 Persen

"Sehingga dampaknya (PSBB jilid II) tidak sedalam situasi Maret, April lalu karena masyarakat baru pertama kali mengalami PSBB. Waktu itu belum menyesuaikan secara cepat, kondisi ekonomi kontraksi dalam, tapi semenjak Juni terjadi penyesuaian," kata Sri Mulyani.

Baca: Sepekan PSBB, Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Jakarta Turun 22,83 Persen

Sementara itu, PSBB kali ini yang lebih ketat dari sebelumnya masa transisi dinilainya tidak berdampak terlalu dalam terhadap ekonomi.

"Walaupun pengetatan PSBB, tidak semua kegiatan berhenti, sehingga tidak berdampak ke ekonomi. Masyarakat bisa lakukan aktivitas, tapi aman dari risiko penularan Covid-19," pungkasnya.