TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak agar proyek pipa gas transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) bisa segera diselesaikan.

Sebab, proyek yang lelangnya dimenangkan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) sejak 2006 lalu itu masih mangkrak hingga sekarang.

Rekind beralasan, proyek tersebut tidak menguntungkan secara keekonomian.

Baca: Rekind Minta Nilai Keekonomian Proyek Pipa Cisem Disesuaikan

Baca: Hyundai Engineering Siap Garap Proyek TPPI

Padahal, menurut Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Achmad Widjaja, pengerjaan pipa gas transmisi tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi keekonomian proyek, melainkan juga dari pentingnya infrastruktur gas yang semestinya sudah terhubung di Pulau Jawa.

Sulitnya pasokan gas akibat belum siapnya infrastruktur justru bakal berdampak buruk terhadap minat investasi dan operasional perusahaan yang membutuhkan gas.

Apalagi, jika pemerintah serius untuk membangun dan mengembangkan kawasan industri di Kendal dan Batang, Jawa Tengah.

"Kalau cuman ikut keekonomian (proyek) nggak akan masuk-masuk. Harus digaris bawahi itu sebagai infrastruktur. Ekonomis atau nggak itu harus dijalankan karena ada fungsi infrastruktur gas yang terintegrasi," kata Achmad saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (29/9).

Dia mencontohkan infrastruktur yang dibangun pemerintah berupa jalan tol untuk menghubungkan Jawa, serta proyek jalan tol di luar Jawa seperti Sumatera yang secara keekonomian sejatinya belum menguntungkan.

"Ekonomis nggak ekonomis, bahkan dulu (Tol) Jagorawi tetap dibangun. Itu infrastruktur kan tanggung jawabnya pemerintah," sebut Achmad.

Oleh sebab itu, Achmad pun menyoroti peran pemerintah, yang seharusnya bisa turut campur untuk memastikan pembangunan pipa gas Cisem bisa berjalan. Apalagi proyek ini sudah mangkrak hingga 14 tahun sejak diumumkan pemenang lelang.

Dia juga mengatakan, seharusnya Rekind selaku BUMN dan anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero), bisa lebih berkoordinasi dengan BUMN lainnya dan pemerintah untuk menunaikan proyek tersebut.

Tak hanya pemerintah dan Rekind, Achmad juga menyoroti PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. yang menurutnya juga harus ikut menyukseskan pembangunan pipa gas Cisem sebagai badan usaha yang mendominasi pipanisasi dan penyaluran gas di tanah air. Apalagi, saat ini PGN sudah masuk ke dalam holding migas BUMN di bawah Pertamina.

"Pemerintah dan PGN kemana? sebagai proyek strategis nasional, pemerintah harus ikut. Sekarang kalau infrastruktur terintegarasi, yang jalanin pasokan pipanya juga kan PGN," pungkas Achmad.

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi VII DPR RI, Selasa (29/9), Direktur Utama Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman menjelaskan bahwa menurut laporan dari Rekind, proyek pipa gas Cisem tidak menguntungkan secara keekonomian. Hal itu berdasarkan analisa keekonomian dengan menghitung perbedaan dari tahun 2006 saat lelang dan tahun 2020 ini.